Mendesak! Faskes dan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Harus Ditambah
Senin, 01 Februari 2021 - 11:00 WIB
loading...
A
A
A
“Semua kebijakan itu umumnya top-down, cenderung masyarakat dipaksakan. Seharusnya kebijakan itu dibalik bottom-up, masyarakat diajak. Itu masalahnya yang membuat minimnya partisipasi publik dalam menanggulangi Covid-19. Apapun kebijakan, PSBB, PPKM, nanti mau mikro lockdown, itu tidak akan efektif kalau masyarakat tidak berpartisipasi,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Minggu (31/1/2021).
(Baca: Presiden Sebut Jilid Pertama PPKM Tak Efektif, Ganjar Usul Digelar Serentak)
Pemerintah, menurut Trubus, sekarang harus membuat road map dan time schedule untuk karantina wilayah selama 1-2 bulan ke depan. Kebijakan ini tidak bisa hanya diucapkan di atas, tetapi harus diikuti pengawasan ketat di lapangan. Sampai saat ini, pemerintah pusat memang sepertinya enggak melakukan karantina wilayah. Padahal, penambahan kasus, terutama di Pulau Jawa, saban hari cukup tinggi.
Trubus mendorong pemerintah daerah untuk memotong berbagai anggaran yang tak penting. Kemudian, dialokasi ke sektor kesehatan dengan menambah kamar, obat, dan fasilitas lain untuk menangani pasien Covid-19. Untuk meredam penambahan kasus ini, salah satunya langkahnya mempercepat vaksinasi. Sayangnya, vaksinasi tahap awal kepada tenaga kesehatan (nakes) saja berjalan lambat.
Jumlah nakes yang divaksinasi dalam dua pekan ini sebanyak 416.299 orang. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi agar mencapai kekebalan imunitas minimal 182 juta orang. Para epidemiolog sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu menggantung pada vaksin. Yang harus dilakukan adalah memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).
(Baca: Vaksin AstraZeneca Tahap Pertama Diperkirakan Tiba di Kuartal I/2021)
(Baca: Presiden Sebut Jilid Pertama PPKM Tak Efektif, Ganjar Usul Digelar Serentak)
Pemerintah, menurut Trubus, sekarang harus membuat road map dan time schedule untuk karantina wilayah selama 1-2 bulan ke depan. Kebijakan ini tidak bisa hanya diucapkan di atas, tetapi harus diikuti pengawasan ketat di lapangan. Sampai saat ini, pemerintah pusat memang sepertinya enggak melakukan karantina wilayah. Padahal, penambahan kasus, terutama di Pulau Jawa, saban hari cukup tinggi.
Trubus mendorong pemerintah daerah untuk memotong berbagai anggaran yang tak penting. Kemudian, dialokasi ke sektor kesehatan dengan menambah kamar, obat, dan fasilitas lain untuk menangani pasien Covid-19. Untuk meredam penambahan kasus ini, salah satunya langkahnya mempercepat vaksinasi. Sayangnya, vaksinasi tahap awal kepada tenaga kesehatan (nakes) saja berjalan lambat.
Jumlah nakes yang divaksinasi dalam dua pekan ini sebanyak 416.299 orang. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi agar mencapai kekebalan imunitas minimal 182 juta orang. Para epidemiolog sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu menggantung pada vaksin. Yang harus dilakukan adalah memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan).
(Baca: Vaksin AstraZeneca Tahap Pertama Diperkirakan Tiba di Kuartal I/2021)
Lihat Juga :
