Pilkada Digelar 2024, Andi Arief Khawatir Plt Kepala Daerah Dipolitisasi

JAKARTA - Polemik penyelenggaraan pilkada mendatang terus bergulir. Sebagian fraksi partai politik menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar 2022 dan 2023 dengan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilkada.

Sebagian lagi termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap memilih tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada pada 2024 menarik perhatian banyak pihak yang setuju dengan normalisasi keserentakan pilkada, yakni menjadi 2022-2023.

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief memiliki pandangan sendiri jika pilkada serentak digelar 2024. Menurut dia, jika pilkada digelar 2021 akan ada 272 pelaksana tugas (Plt) kepala daerah untuk mengisi kepala daerah yang masa jabatannya habis 2022-2023.

Dia mengkhawatirkan 272 kepada daerah itu akan menimbulkan dampak, yakni ajang politisasi Plt kepala daerah.

"Pilkada dipertahankan 2024. Ada 272 Plt yang seharusnya terisi dengan Pilkada 2022 dan 2023. Paling dikhawatirkan adalah 272 kepala daerah tersebut jadi ajang politisasi ASN. Partai dapat jatah kepala daerah Plt. Mudah-mudahan ini tidak terjadi," kata Andi Arief melalui akun Twitternya, @Andiarief_, Minggu (31/1/2021).