11 Bulan Pandemi, RS Isolasi Belum Ada Solusi
Senin, 01 Februari 2021 - 05:36 WIB
loading...
A
A
A
Sejak Desember 2020 hingga awal tahun ini, lonjakan orang yang terpapar Covid-19 sulit dibendung. Rabu pekan lalu, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengungkapkan tingkat keterisian RS rujukan di beberapa tempat sudah mencapai 80%. Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet di Jakarta, pusat karantina terbesar untuk pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) hingga gejala sedang, pun sudah mulai penuh. Dari kapasitas 5.994 tempat tidur, sudah terpakai 4.653 unit.
(Baca juga: Tim WHO Kunjungi Rumah Sakit Wuhan di Bawah Kontrol Ketat China )
Lonjakan kasus ini tentunya harus dihentikan. Ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Sayang, berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga terakhir pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak berjalan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terang menyatakan, implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten. "Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, Covid-nya masih naik," kata Jokowi dalam video rapat terbatas di Istana Bogor yang dipublikasi kemarin.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan berbagai kebijakan pemerintah mulai besar (PSBB) hingga PPKM tidak berjalan. Semua kebijakan itu umumnya top down, cenderung masyarakat dipaksakan. “Seharusnya kebijakan itu dibalik bottom up, masyarakat diajak. Itu masalahnya yang membuat minimnya partisipasi publik,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Trubus, sekarang harus membuat road map dan time schedule untuk karantina wilayah selama 1-2 bulan ke depan. Kebijakan ini tidak bisa hanya diucapkan, tetapi harus diikuti pengawasan ketat di lapangan. Sampai saat ini, pemerintah pusat memang sepertinya enggak melakukan karantina wilayah. Padahal, penambahan kasus, terutama di Pulau Jawa, saban hari cukup tinggi.
Trubus mendorong pemerintah daerah untuk memotong berbagai anggaran yang tak penting. Anggaran kemudian dialokasikan ke sektor kesehatan dengan menambah kamar, obat, dan fasilitas lain untuk menangani pasien Covid-19. Untuk meredam penambahan kasus ini, salah satunya langkahnya mempercepat vaksinasi. Sayangnya, vaksinasi tahap awal kepada tenaga kesehatan (nakes) saja berjalan lambat.
Jumlah nakes yang divaksinasi dalam dua pekan ini sebanyak 416.299 orang. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi agar mencapai kekebalan imunitas minimal 182 juta orang. Para epidemiolog sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu menggantung pada vaksin. Yang harus dilakukan adalah memperkuat 3T yakni testing, tracing, dan treatment) dan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Pemerintah juga diminta memperkuat fasilitas kesehatan (faskes). Covid-19 nyaris setahun berada di Tanah Air, tapi tak ada penguatan yang cukup signifikan. Masyarakat masih kerap kesulitan mendapatkan layanan kesehatan di RS bahkan tempat karantina. Untuk mengatasi itu, Kemenkes meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap RS (Siranap RS). Namun Trubus pesimistis aplikasi ini bisa mengatasi kesulitan masyarakat.
(Baca juga: Tim WHO Kunjungi Rumah Sakit Wuhan di Bawah Kontrol Ketat China )
Lonjakan kasus ini tentunya harus dihentikan. Ini memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Sayang, berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga terakhir pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak berjalan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terang menyatakan, implementasi PPKM tidak tegas dan tidak konsisten. "Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, Covid-nya masih naik," kata Jokowi dalam video rapat terbatas di Istana Bogor yang dipublikasi kemarin.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan berbagai kebijakan pemerintah mulai besar (PSBB) hingga PPKM tidak berjalan. Semua kebijakan itu umumnya top down, cenderung masyarakat dipaksakan. “Seharusnya kebijakan itu dibalik bottom up, masyarakat diajak. Itu masalahnya yang membuat minimnya partisipasi publik,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Trubus, sekarang harus membuat road map dan time schedule untuk karantina wilayah selama 1-2 bulan ke depan. Kebijakan ini tidak bisa hanya diucapkan, tetapi harus diikuti pengawasan ketat di lapangan. Sampai saat ini, pemerintah pusat memang sepertinya enggak melakukan karantina wilayah. Padahal, penambahan kasus, terutama di Pulau Jawa, saban hari cukup tinggi.
Trubus mendorong pemerintah daerah untuk memotong berbagai anggaran yang tak penting. Anggaran kemudian dialokasikan ke sektor kesehatan dengan menambah kamar, obat, dan fasilitas lain untuk menangani pasien Covid-19. Untuk meredam penambahan kasus ini, salah satunya langkahnya mempercepat vaksinasi. Sayangnya, vaksinasi tahap awal kepada tenaga kesehatan (nakes) saja berjalan lambat.
Jumlah nakes yang divaksinasi dalam dua pekan ini sebanyak 416.299 orang. Padahal jumlah penduduk Indonesia yang harus divaksinasi agar mencapai kekebalan imunitas minimal 182 juta orang. Para epidemiolog sudah jauh-jauh hari mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu menggantung pada vaksin. Yang harus dilakukan adalah memperkuat 3T yakni testing, tracing, dan treatment) dan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Pemerintah juga diminta memperkuat fasilitas kesehatan (faskes). Covid-19 nyaris setahun berada di Tanah Air, tapi tak ada penguatan yang cukup signifikan. Masyarakat masih kerap kesulitan mendapatkan layanan kesehatan di RS bahkan tempat karantina. Untuk mengatasi itu, Kemenkes meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap RS (Siranap RS). Namun Trubus pesimistis aplikasi ini bisa mengatasi kesulitan masyarakat.
Lihat Juga :
