Di Hadapan Menteri Trenggono, Anggota Komisi IV DPR Sindir Susi Pudjiastuti
Kamis, 28 Januari 2021 - 08:30 WIB
loading...
Komisi IV DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Rabu 27 Januari 2021. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan kementeriannya.
Hal itu disampaikan Darori saat rapat kerja dengan Trenggono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021. Dalam rapat tersebut, Darori juga sempat menyindirmantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Salah satunya, dia mencontohkan ada menteri yang bangga yang bisa mengembalikan uang negara triliunan rupiah. Sekadar informasi, itu pernah disampaikan Susi saat menyampaikan berhasil menekan anggaran untuk biaya program dan operasional kementeriannya pada tahun 2019.
"Menteri KKP yang lalu bangga mengembalikan uang. Anggaran kementerian dulu di atas Rp12 triliun, dikembalikan. Bangga mengembalikan. Yang anehnya lagi, pelaksanaannya pun disclaimer dua tahun berturut-turut, hampir tiga tahun. Artinya fisiknya enggak nampak, uangnya habis, dan ini temuan BPK. Saya enggak tahu apa sudah ditindak-lanjuti, saya enggak sebut, karena MAKI sudah menanyakan ke KPK," kata Darori di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.
Baca juga: Wismoyo Arismunandar, Tokoh Militer yang Disegani dengan Segudang Prestasi Gemilang
Darori juga menilai pengelolaan kelembagaan sumber daya manusia atau ASN di daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan, memiliki UPT yang sedikit. Alhasil KKP di pusat hanya mengelola keuangan tapi tidak mengetahui kondisi di lapangan.
"Menteri KKP enggak ada yang berhasil Pak. Yang kemarin, katanya cantrang, lobster, penenggelaman kapal, tapi dibalik itu banyak (yang mesti dilakukan-red)," tuturnya.
Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritik Menteri KKP: Percuma Kalau Tak Ditenggelamkan
Berkaitan dengan lobster, kata dia, masih ada penyelendupan masih terjadi. "Karena di Pantai Timur, di Sumatera tidak ada yang awasi. Bapak (Kementerian KKP-red) terbatas orangnya," tutur Darori.
Dia juga menyoroti masih banyaknya nelayan yang masih miskin. Bahkan, menyindir kembali mantan menteri terkait lobster.
"Sudah enggak kasih bibit ikan di laut, tidak kasih makan, kok miskin. Ini yang untung eksportirnya. Contoh mantan menteri mengatakan, lobster yang segede termos saya ini di China laku Rp5 juta. Ok ongkos Rp1 juta, jadi untungnya Rp 4 juta. Kalau di Kehutanan, Pak, harga kayu dalam negeri 100 dolar, dijual ke China 200 dolar, pengusaha mau bayar 5 persen dari keuntungan kepada negara. Kalau ini lobster berapa itu Pak? Tarifnya harus diubah Pak," tutur Darori.
"Jadi yang sebesar termos, Lobsternya harus diubah. Misalnya, 5 persennya untuk negara. Harusnya begitu Pak usul saya," sambung mantan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan ini
Menurut dia, KKP ini potensial. Tapi PNBP masih kecil serta nelayannya masih banyak yang miskin. "Padahal tujuan kita mau menyejahterakan rakyat," ujarnya.
Hal itu disampaikan Darori saat rapat kerja dengan Trenggono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021. Dalam rapat tersebut, Darori juga sempat menyindirmantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Salah satunya, dia mencontohkan ada menteri yang bangga yang bisa mengembalikan uang negara triliunan rupiah. Sekadar informasi, itu pernah disampaikan Susi saat menyampaikan berhasil menekan anggaran untuk biaya program dan operasional kementeriannya pada tahun 2019.
"Menteri KKP yang lalu bangga mengembalikan uang. Anggaran kementerian dulu di atas Rp12 triliun, dikembalikan. Bangga mengembalikan. Yang anehnya lagi, pelaksanaannya pun disclaimer dua tahun berturut-turut, hampir tiga tahun. Artinya fisiknya enggak nampak, uangnya habis, dan ini temuan BPK. Saya enggak tahu apa sudah ditindak-lanjuti, saya enggak sebut, karena MAKI sudah menanyakan ke KPK," kata Darori di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.
Baca juga: Wismoyo Arismunandar, Tokoh Militer yang Disegani dengan Segudang Prestasi Gemilang
Darori juga menilai pengelolaan kelembagaan sumber daya manusia atau ASN di daerah masih menjadi pekerjaan rumah. Bahkan, memiliki UPT yang sedikit. Alhasil KKP di pusat hanya mengelola keuangan tapi tidak mengetahui kondisi di lapangan.
"Menteri KKP enggak ada yang berhasil Pak. Yang kemarin, katanya cantrang, lobster, penenggelaman kapal, tapi dibalik itu banyak (yang mesti dilakukan-red)," tuturnya.
Baca juga: Susi Pudjiastuti Kritik Menteri KKP: Percuma Kalau Tak Ditenggelamkan
Berkaitan dengan lobster, kata dia, masih ada penyelendupan masih terjadi. "Karena di Pantai Timur, di Sumatera tidak ada yang awasi. Bapak (Kementerian KKP-red) terbatas orangnya," tutur Darori.
Dia juga menyoroti masih banyaknya nelayan yang masih miskin. Bahkan, menyindir kembali mantan menteri terkait lobster.
"Sudah enggak kasih bibit ikan di laut, tidak kasih makan, kok miskin. Ini yang untung eksportirnya. Contoh mantan menteri mengatakan, lobster yang segede termos saya ini di China laku Rp5 juta. Ok ongkos Rp1 juta, jadi untungnya Rp 4 juta. Kalau di Kehutanan, Pak, harga kayu dalam negeri 100 dolar, dijual ke China 200 dolar, pengusaha mau bayar 5 persen dari keuntungan kepada negara. Kalau ini lobster berapa itu Pak? Tarifnya harus diubah Pak," tutur Darori.
"Jadi yang sebesar termos, Lobsternya harus diubah. Misalnya, 5 persennya untuk negara. Harusnya begitu Pak usul saya," sambung mantan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan ini
Menurut dia, KKP ini potensial. Tapi PNBP masih kecil serta nelayannya masih banyak yang miskin. "Padahal tujuan kita mau menyejahterakan rakyat," ujarnya.
(dam)
Lihat Juga :
