Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, PKS: Pemerintah Sebaiknya Akui Kelemahan Penanganan Pandemi

JAKARTA - Jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 selalu di atas 10.000 per hari. Sekarang, jumlah total yang terpapar COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.024.298 . Pada hari Rabu (27/1/2021), orang yang meninggal sebanyak 387.

Angka-angka itu tentu tidak bisa dianggap remeh. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengatakan situasi saat ini memerlukan perhatian ekstra dari semua pihak, khususnya pemerintah. Baca juga: Covid-19 Lewati Angka 1 Juta, Muhammadiyah: Pertaruhan Masa Depan Bangsa

“Jika memperhatikan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen. Bahkan beberapa kali mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (28/1/2021).

Dia menyebut Indonesia berada pada kondisi sangat kritis. Anggota DPR asal Yogyakarta itu menyatakan pandemi COVID-19 ini semakin sulit dikendalikan akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak berjalan efektif.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar(PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

"Yang kami sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang,” tuturnya.

Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Anggota Komisi I DPR itu menerangkan pemerintah semestinya menyampaikan penyebab kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Jangan gonta-ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah.

Dia mendorong pemerintah secara transparan mengaku kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi ini. Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus COVID-19 sebagai pembanding untuk mendapatkan pemakluman.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statement Menkes yang menyebut pemerintah salah sasaran soal testing COVID-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem,” paparnya.

Setelah pandemi hampir 1 tahun, mulai ada pengakuan. Namun, tidak secara jelas dan sistematis masalah utamanya. Sukamta memberikan contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang meminta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat COVID-19. Kematian di Inggris mencapai 100 ribu orang. Baca juga: Indonesia Tembus 1 Juta Kasus Covid-19, PKS: Ini Warning Keras

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat COVID-19 lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi,” pungkasnya.