Menlu Sebut 692 ABK Alami Permasalahan di Kapal China Sepanjang 2020
Selasa, 26 Januari 2021 - 12:02 WIB
loading...
A
A
A
Dan melalui PBB, kata dia, Indonesia memprakarsai majelis umum PBB untuk mengesahkan Internasional Cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the COVID-19 pandemic to support global supply chain. Dan dia bersyukur bahwa upaya ini sudah membuahkan hasil.
“Alhamdulillah, membuahkan hasil, telah berhasil dipulangkan 589 ANK dari 98 kapal, termasuk pemulangan langsung jalur laut sejumlah 163 ABK. Hak gaji yang belum dibayar berangsur-angsur telah diselesaikan. Di hulu saya bicara dengan Kabareskrim bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengirim ABK, termasuk dugaan traficking in person,” papar Retno.
Retno menambahkan pihaknya menyadari tata kelola ABK harus ditangani komprehensif kalau Indonesia ingin melihat perubahan mendasar, sehingga tidak boleh ada lagi tumpang tindih peraturan penempatan ABK di luar negeri, perjanjian kerja ditandatangani ABK harus terstandarisasi, serta kompetensi dasar untuk bekerja di kapal ikan harus terjamin dan terstandarisasi. Baca juga: Tak Lagi Jadi Pimpinan Komisi I DPR, Teuku Riefky Pamit ke Menlu Retno
“Adapun upaya perlindungan ABK yakni, pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 work in fishing convention; MoU penempatan khusus ABK perikanana dengan negara tujuan; dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang tegas untuk penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku,” urainya.
“Alhamdulillah, membuahkan hasil, telah berhasil dipulangkan 589 ANK dari 98 kapal, termasuk pemulangan langsung jalur laut sejumlah 163 ABK. Hak gaji yang belum dibayar berangsur-angsur telah diselesaikan. Di hulu saya bicara dengan Kabareskrim bertindak tegas terhadap perusahaan yang mengirim ABK, termasuk dugaan traficking in person,” papar Retno.
Retno menambahkan pihaknya menyadari tata kelola ABK harus ditangani komprehensif kalau Indonesia ingin melihat perubahan mendasar, sehingga tidak boleh ada lagi tumpang tindih peraturan penempatan ABK di luar negeri, perjanjian kerja ditandatangani ABK harus terstandarisasi, serta kompetensi dasar untuk bekerja di kapal ikan harus terjamin dan terstandarisasi. Baca juga: Tak Lagi Jadi Pimpinan Komisi I DPR, Teuku Riefky Pamit ke Menlu Retno
“Adapun upaya perlindungan ABK yakni, pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 work in fishing convention; MoU penempatan khusus ABK perikanana dengan negara tujuan; dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang tegas untuk penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku,” urainya.
(kri)
Lihat Juga :
