Anggota DPD Minta Komando Penanganan Covid-19 di Jabodetabek Dipegang Pemerintah Pusat
loading...
Seorang warga beraktivitas di tengah pemberlakuan PSBB di Jakarta. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) meminta penanganan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu mengingat wilayah ini lintas tiga provinsi. Tiga provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten merupakan penyumbang kasus positif terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan data pada 25 Januari 2021 dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, orang yang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta sebanyak 2.451, Jabar 2.022, Jawa Tengah (Jateng) 1.513), dan Jawa Timur 888 orang. Banten relatif rendah dengan 289 orang pada 25 Januari 2021.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan mobilitas orang di Jabodetabek cukup tinggi. Apalagi DKI Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia.
"Angka kasus Covid-19 yang tinggi di Jabodetabek tidak bisa dilepaskan dari tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ini. Oleh karena itu, sudah saatnya penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan komprehensif," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (26/1/2021).
Baca juga: Pakai Masker Diperkirakan hingga Tahun 2025, Pakar Epidemiologi: Bisa Jadi
Dia menilai banyak lapisan pengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek, yakni tiga gubernur (DKI Jakarta), Jabar, dan Banten) mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ditambah lagi, dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Fahira, jika penanggulangan Covid-19 dilakukan secara komprehensif dan terpadu, akan berdampak besar kepada efektivitas penanganan pandemi tidak hanya di Jabodetabek. Akan tetapi, dampaknya bisa secara nasional.
Dia meyakini jika kebijakan, regulasi, peningkatan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), di Jabodetabek, dikoordinasikan pemerintah pusat, penyebaran virus Sars Cov-II bisa dikendalikan. "Jika kasus positif di Jabodetabek bisa dikendalikan dan diturunkan, secara nasional kasus aktif akan turun signifikan," ucapnya.
Baca juga: Dokter Reisa Tak Bosan Bagikan Tips Cegah Penularan Covid-19: Pakai Masker yang Bener
Senator asal DKI Jakarta itu mengingatkan semua pihak, virus ini menyebar tidak mengenal batas wilayah. Virus Sars Cov-II ini menyebar antar manusia dan mudah sekali. Jadi fokus mengendalikannya bukan pada wilayah, tapi membatasi pergerakan orang.
Dia berharap kebijakan pembatasan di Jabodetabek harus mempunyai standar yang sama. Misalnya, kota-kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, harus mempunyai jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) sama dengan DKI Jakarta (sesuai standar World Health Organization-WHO).
Berdasarkan data pada 25 Januari 2021 dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, orang yang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta sebanyak 2.451, Jabar 2.022, Jawa Tengah (Jateng) 1.513), dan Jawa Timur 888 orang. Banten relatif rendah dengan 289 orang pada 25 Januari 2021.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan mobilitas orang di Jabodetabek cukup tinggi. Apalagi DKI Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia.
"Angka kasus Covid-19 yang tinggi di Jabodetabek tidak bisa dilepaskan dari tingginya mobilitas masyarakat di wilayah ini. Oleh karena itu, sudah saatnya penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan komprehensif," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (26/1/2021).
Baca juga: Pakai Masker Diperkirakan hingga Tahun 2025, Pakar Epidemiologi: Bisa Jadi
Dia menilai banyak lapisan pengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 di Jabodetabek, yakni tiga gubernur (DKI Jakarta), Jabar, dan Banten) mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ditambah lagi, dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Fahira, jika penanggulangan Covid-19 dilakukan secara komprehensif dan terpadu, akan berdampak besar kepada efektivitas penanganan pandemi tidak hanya di Jabodetabek. Akan tetapi, dampaknya bisa secara nasional.
Dia meyakini jika kebijakan, regulasi, peningkatan 3T (testing, tracing, dan treatment), dan kedisiplinan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), di Jabodetabek, dikoordinasikan pemerintah pusat, penyebaran virus Sars Cov-II bisa dikendalikan. "Jika kasus positif di Jabodetabek bisa dikendalikan dan diturunkan, secara nasional kasus aktif akan turun signifikan," ucapnya.
Baca juga: Dokter Reisa Tak Bosan Bagikan Tips Cegah Penularan Covid-19: Pakai Masker yang Bener
Senator asal DKI Jakarta itu mengingatkan semua pihak, virus ini menyebar tidak mengenal batas wilayah. Virus Sars Cov-II ini menyebar antar manusia dan mudah sekali. Jadi fokus mengendalikannya bukan pada wilayah, tapi membatasi pergerakan orang.
Dia berharap kebijakan pembatasan di Jabodetabek harus mempunyai standar yang sama. Misalnya, kota-kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, harus mempunyai jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) sama dengan DKI Jakarta (sesuai standar World Health Organization-WHO).
(zik)
Lihat Juga :
