Komisi III Ungkap Lobi-lobi Calon Hakim Agung Menjelang Uji Kelayakan
loading...
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengungkapkan adanya lobi-lobi calon hakim agung menjelang uji kelayakan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial (KY) terkait usulan calon hakim agung dan calon hakim adhoc pada Mahkamah Agung (MA) . Dalam sesi pendalaman terungkap bahwa ada calon hakim agung yang melobi semua anggota Komisi III DPR.
“Soal track record, khususnya mereka yang berlatar belakang hakim. Saat ini citra pengadilan masih tidak baik di masyarakat, kita ingin mendongkrak dengan menyeleksi hakim berkualitas,” kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarat, Senin (25/1/2021)
(Baca: Komisi III Setuju Bulat Listyo Sigit Jadi Kapolri ke-25)
Untuk itu, politikus Gerindra ini mempertanyakan, apakah ada mekanisme reward untuk hakim yang keputusannya berpihak pada masyarakat dan berpihak pada orang miskin. Sebaliknya adakah punishment atau hukuman yang diberikan lakukan keputusan yang manyakiti masyarakat seperti mengkriminalisasi aktivis dan ulama. “Karena kalau kepribadian, sumir sekali menilai kepribadian orang seusia ini,” ujarnya.
Habiburokhman mengungkapkan di periode KY sebelumnya, ada calon-calon hakim agung yang menghubungi bahkan melobi Komisi III DPR meminta untuk dimudahkan. Menurutnya, ini sebuah kegagalan dalam seleksi.
“Mohon maaf di periode lalu ada juga calon-calon yang mau dites menghubungi kami, melobi kami, pak tolong ini-ini segala macem. Ini salah satu kegagalan panitia dalam konteks memberikan calon berintegritas kepada kami,” tukasnya.
(Baca: Guru Besar UMY Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial)
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengatakan, bahwa para calon-calon ini memang tidak secara langsung menghubungi Komisi III DPR. “Itu menarik sekali memang, memang tidak langsung mereka menghubungi tapi orang-orangnya,” kata Adies di kesempatan sama.
Lalu, ada anggota yang mengatakan bahwa calon yang menghubungi langsung pun ada. “Yang langsung juga ada ketua,” katanya.
Adies juga mengungkap bahwa untuk yang akan diuji sekarang pun sudah ada yang mulai menghubungi Komisi III. “Bukan hanya itu, yang terakhir sekarang pun sudah mulai. Ini yang menjadi pertanyaan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
“Soal track record, khususnya mereka yang berlatar belakang hakim. Saat ini citra pengadilan masih tidak baik di masyarakat, kita ingin mendongkrak dengan menyeleksi hakim berkualitas,” kata anggota Komisi III DPR Habiburokhman dalam RDP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarat, Senin (25/1/2021)
(Baca: Komisi III Setuju Bulat Listyo Sigit Jadi Kapolri ke-25)
Untuk itu, politikus Gerindra ini mempertanyakan, apakah ada mekanisme reward untuk hakim yang keputusannya berpihak pada masyarakat dan berpihak pada orang miskin. Sebaliknya adakah punishment atau hukuman yang diberikan lakukan keputusan yang manyakiti masyarakat seperti mengkriminalisasi aktivis dan ulama. “Karena kalau kepribadian, sumir sekali menilai kepribadian orang seusia ini,” ujarnya.
Habiburokhman mengungkapkan di periode KY sebelumnya, ada calon-calon hakim agung yang menghubungi bahkan melobi Komisi III DPR meminta untuk dimudahkan. Menurutnya, ini sebuah kegagalan dalam seleksi.
“Mohon maaf di periode lalu ada juga calon-calon yang mau dites menghubungi kami, melobi kami, pak tolong ini-ini segala macem. Ini salah satu kegagalan panitia dalam konteks memberikan calon berintegritas kepada kami,” tukasnya.
(Baca: Guru Besar UMY Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial)
Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengatakan, bahwa para calon-calon ini memang tidak secara langsung menghubungi Komisi III DPR. “Itu menarik sekali memang, memang tidak langsung mereka menghubungi tapi orang-orangnya,” kata Adies di kesempatan sama.
Lalu, ada anggota yang mengatakan bahwa calon yang menghubungi langsung pun ada. “Yang langsung juga ada ketua,” katanya.
Adies juga mengungkap bahwa untuk yang akan diuji sekarang pun sudah ada yang mulai menghubungi Komisi III. “Bukan hanya itu, yang terakhir sekarang pun sudah mulai. Ini yang menjadi pertanyaan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
(muh)
Lihat Juga :
