Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Harus Jadi Perhatian

Adapun persoalan mendasar pengelolaan sampah, kata dia, di antaranya rendahnya kapasitas pemerintah daerah, rendahnya kepedulian publik, tren komposisi sampah naik, penegakan hukum, serta peran dan tanggung jawab produsen.

"Kurangnya pengetahuan dan kesadaran menyebabkan rendahnya kepedulian publik terkait sampah, pemilahan dan pengelolaannya," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas LHK Provinsi DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, sumber limbah medis berasal dari limbah rumah sakit dan rumah tangga.

Dia menjelaskan pengelolaan limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan Covid-19. Pertama, sampah dari RS dikelola melalui proses insenerasi, kemudian dikelola pihak ketiga. Kedua, dari RS kemudian diangkut dan dibawa ke pengolah.

Untuk pengolalaan limbah medis Covid-19 dari rumah tangga seperti masker bekas, sarung tangan, hazmat diangkut ke Dipo Kecamatan oleh petugas kebersihan menuju Dipo LB3 Kota. Sampah medis selanjutnya diangkut secara berkala menuju tempat pengolahan limbah B3 yang dikelola pihak ketiga.

Ada sejumlah tantangan pengelolaan limbah B3 medis selama pandemi. Untuk sumber dari pelayanan kesehatan (yankes), ada penambahan timbunan limbah medis, perlakuan khusus terhadap limbah medis, jumlah pihak ketiga selaku transporter dan pengelola limbah B3 yang terbatas.

"Dari sumber rumah tangga, perlu edukasi kepada masyarakat untuk dapat memilah limbah medis, penyediaan sarana dan prasarana di dipo atau TPS untuk pengelolaan limbah medis, dan perlindungan kesehatan bagi petugas pengawas kesehatan," tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Saut Marpaung mengatakan, ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan APD sekali pakai.

Pertama, perlu treatment khusus untuk kategori LB3, sosialisasi masif ke masyarakat, anggaran pengelolaan yang lebih besar dibandingkan sampah umum, dan 61% wilayah Indonesia belum terlayani angkutan sampah.

Saut mengatakan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah masker sekali pakai. Pertama, melibatkan tanggungjawab semua pemangku kepentingan, termasuk produsen pembuat APD.