Sambut Sengketa Pilkada, MK Lantik Pamen Brimob Jadi Kabag Keamanan

loading...
Sambut Sengketa Pilkada, MK Lantik Pamen Brimob Jadi Kabag Keamanan
Sekretaris Jenderal MK mengambil sumpah dan melantik AKBP Mantiri John Dwi Arya sebagai Kepala Bagian Pengamanan MK. Foto/Humas MK.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melantik AKBP Mantiri John Dwi Arya sebagai Kepala Bagian Pengamanan menjelang pelaksanaan sidang sengketa Pilkada Serentak 2020. Dia adalah perwira menengah Korps Brigadir Mobil ( Brimob ) Mabes Polri.

Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah menyatakan, dalam rangka penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 maka pengucapan sumpah dan pelantikan terhadap AKBP Mantiri John Dwi Arya menjadi Kepala Bagian Pengamanan MK digelar di Gedung MK, Jumat (22/1/2021). Guntur mengatakan, kehadiran Mantiri sebagai Kepala Bagian Pengamanan MK yang baru diharapkan menambah energi MK dalam menghadapi sidang penanganan perkara PHP Kada 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Saat ini kita akan menangani satu agenda nasional yang menarik perhatian seluruh warga negara Indonesia. Penanganan perkara perselisihan hasil pilkada menjadi tugas yang besar dan menjadi tanggung jawab kita semua," ujar Guntur seperti dalam siaran pers MK, sebagaimana dikutip SINDOnews di Jakarta, Jumat (22/1/2021) sore.

(Baca: Kenegarawanan Hakim MK Dinanti Terkait Sengketa Pilkada Serentak 2020)



AKBP Mantiri John Dwi Arya dilantik dan mengucapkan sumpah langsung di hadapan M Guntur Hamzah. Saat acara berlangsung, turut hadir sejumlah pejabat MK. Di antaranya Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tatang Garjito serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Teguh Wahyudi yang ditunjuk menjadi saksi.

Guntur melanjutkan, sebagai lembaga peradilan, maka "core business" MK adalah menciptakan putusan sebagai mahkota MK. Untuk itu, harus betul-betul dapat menjaga nama baik MK serta memahami dengan benar. Dia menjelaskan, core business MK bukanlah barang atau jasa, tapi masuk kategori bisnis kepercayaan.

"Kita harus bergandengan tangan membangun soliditas untuk mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang kredibel, terpercaya, tetapi juga dilakukan dengan cara-cara yang modern," katanya



Dia membeberkan, penanganan perkara PHP Kepala Daerah 2020 menjadi agenda nasional yang harus berjalan sukses. Kehadiran Kepala Bagian Pengamanan MK yang baru, ujar Guntur, juga diharapkan dapat meringankan tugas-tugas lembaga MK. Dengan demikian, dapat melakukan koordinasi dengan baik kepada seluruh unit kerja di MK.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top