Sebut Hujan Penyebab Banjir Kalsel, Demokrat Sebut Pemerintah Tutup Mata

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menuding hujan sebagai penyebab utama banjir setinggi 2-3 meter di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, pernyataan itu terburu-buru dan membuat kesan bahwa pemerintah tutup mata dan lepas tangan akan apa yang sebenarnya terjadi.

“Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel itu karena hujan adalah pernyataan terburu-buru dan terkesan tutup mata dan lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini,” kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

(Baca: Banjir-Longsor Kalsel, 11 Kabupaten-Kota Terdampak 76.962 Jiwa Mengungsi)

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat ini, pernyataan itu ironis dan menggelitik akal sehat, bahwa sebuah kementerian teknis seperti KLHK yang menangani lingkungan dan kehutanan, tetapi hanya bisa menyalahkan hujan atas insiden banjir di Kalsel.

“Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS nya bagaimana? Termasuk juga Land Use nya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya,” cetus legislator asal Kalimantan Timur ini.

Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman ini menjelaskan, sangat jelas bahwa lokasi banjir berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Dari hulu, tengah sampai hilir DAS Barito semua banjir. Di hulu DAS Barito yaitu sub DAS Tabalong, sub DAS Balangan, sub DAS Barabai dan sub DAS Riam Kiwa semuanya mengalami banjir.

“Bukankah di hulu dan tengah DAS Barito ini sebagian kritis karena pembukaan dan pemanfaatan lahan oleh pertambangan dan perkebunan terutama di Tabalong, Balangan dan Riam Kiwa. Seluruh Sub DAS itu airnya masuk ke sungai Barito. Ada satu DAS juga yang terpisah dari DAS Barito yaitu Sub DAS Bati-Bati DAS Maluka di kabupaten Tanah Laut yang juga mengalami banjir,” bebernya.

(Baca: Capai Rp35 Triliun, Ini Jatah Dana Banjir-Longsor di Jabodetabekpuncur)

Irwan dapat memahami bahwa pemerintah terus mendorong masuknya investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tetapi, pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan aspek dan analisis kebencanaan. Pemerintah wajib mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini sudah ramah terhadap alam dan lingkungan.

“Tentu harus ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi bencana besar di kemudian hari,” desak Irwan Fecho.

“Menurut saya prioritas adalah moratorium izin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan reklamasi tambang, rehabilitasi DAS Kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan,” tegasnya.