Keterlambatan Data Dituding Jadi Penyebab Kasus Harian COVID-19 Tinggi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penambahan kasus harian yang sangat tinggi karena terlambatnya data kasus COVID-19 yang masuk. Menurutnya, keterlambatan ini membuat laporan kasus menumpuk.
Seperti diketahui penambahan kasus harian sempat mencapai angka 14.000. Ini penambahan kasus tertinggi sejak pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi bahkan tertinggi semenjak kasus COVID-19 pertama masuk ke Indonesia, salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk. Sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," katanya saat konferensi pers, Selasa (19/1/2021).
Wiku mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Kementerian Kesehatan tengah memilah antara data yang memang sebenarnya masuk 11-17 Januari dengan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya.
"Ke depannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data COVID-19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah," ujarnya.
Wiku meminta agar ke depan tidak ada toleransi terhadap keterlambatan pelaporan data COVID-19. Pasalnya hal ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan.
"Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang tidak real time maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," katanya.
Namun begitu Wiku menegaskan bahwa terlepas dari apapun penyebab angka penambahan kasus positif harian tinggi, pandemi COVID-19 saat ini belum usai. Dengan peningkatan kasus yang tinggi akhir-akhir ini merupakan alarm yang nyaring dalam penanganan virus corona.
"Ingatlah penambahan drastis jumlah kasus selama beberapa minggu terakhir merupakan alarm nyaring bagi kita semua. Kejadian ini merupakan tanda bahwa ada hal-hal yang harus kita benahi dari usaha kita menanggulangi pandemi selama ini. Dan pembenahan ini harus dilakukan segera serta melalui kerja sama antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan tentunya masyarakat secara luas," katanya.
Seperti diketahui penambahan kasus harian sempat mencapai angka 14.000. Ini penambahan kasus tertinggi sejak pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi bahkan tertinggi semenjak kasus COVID-19 pertama masuk ke Indonesia, salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk. Sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," katanya saat konferensi pers, Selasa (19/1/2021).
Wiku mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Kementerian Kesehatan tengah memilah antara data yang memang sebenarnya masuk 11-17 Januari dengan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya.
"Ke depannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data COVID-19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah," ujarnya.
Wiku meminta agar ke depan tidak ada toleransi terhadap keterlambatan pelaporan data COVID-19. Pasalnya hal ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan.
"Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang tidak real time maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif," katanya.
Namun begitu Wiku menegaskan bahwa terlepas dari apapun penyebab angka penambahan kasus positif harian tinggi, pandemi COVID-19 saat ini belum usai. Dengan peningkatan kasus yang tinggi akhir-akhir ini merupakan alarm yang nyaring dalam penanganan virus corona.
"Ingatlah penambahan drastis jumlah kasus selama beberapa minggu terakhir merupakan alarm nyaring bagi kita semua. Kejadian ini merupakan tanda bahwa ada hal-hal yang harus kita benahi dari usaha kita menanggulangi pandemi selama ini. Dan pembenahan ini harus dilakukan segera serta melalui kerja sama antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan tentunya masyarakat secara luas," katanya.
(abd)