Kasus Raffi Ahmad, Legislator PKS: Jangan Ada Kesan Tebang Pilih
Senin, 18 Januari 2021 - 08:27 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam kasus Raffi Ahmad. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Banyak pihak yang menyoroti kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan acara ulang tahun yang dihadiri oleh pembawa acara Raffi Ahmad . Pasalnya, Raffi Ahmad adalah influencer yang termasuk awal-awal divaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat negara pada Rabu 13 Januari 2021.
"Terkait dengan kasus Raffi Ahmad, pelanggarannya tentu menjadi tanggung jawab para penegak hukum," ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan kepada SINDOnews, Senin (18/1/2021). (Baca juga: Contoh Buruk Raffi Ahmad, Pemerintah Mesti Lebih Selektif Pilih Influencer)
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yang ditunggu adalah konsistensi pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes). "Jangan ada kesan tebang pilih sasaran," tuturnya. (Baca juga: Pesta Ulang Tahun Berbuntut Panjang, Hari-hari Raffi Ahmad Bakal Bolak-balik PN Depok)
Dia melanjutkan, jika memang ada aturan yang dilanggar, tentu perlakuannya harus sama dengan kasus yang lain. Hal tersebut, menurut Netty, menjadi pertaruhan wibawa pemerintah. "Jangan sampai terjadi fenomena public distrust yang disebabkan oleh kesalahan pemerintah sendiri," pungkasnya.
"Terkait dengan kasus Raffi Ahmad, pelanggarannya tentu menjadi tanggung jawab para penegak hukum," ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan kepada SINDOnews, Senin (18/1/2021). (Baca juga: Contoh Buruk Raffi Ahmad, Pemerintah Mesti Lebih Selektif Pilih Influencer)
Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yang ditunggu adalah konsistensi pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes). "Jangan ada kesan tebang pilih sasaran," tuturnya. (Baca juga: Pesta Ulang Tahun Berbuntut Panjang, Hari-hari Raffi Ahmad Bakal Bolak-balik PN Depok)
Dia melanjutkan, jika memang ada aturan yang dilanggar, tentu perlakuannya harus sama dengan kasus yang lain. Hal tersebut, menurut Netty, menjadi pertaruhan wibawa pemerintah. "Jangan sampai terjadi fenomena public distrust yang disebabkan oleh kesalahan pemerintah sendiri," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
