Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pengamat: Tak Perlu Ada Slogan Peduli Rakyat Kecil

JAKARTA - Langkah Pemerintah yang menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS kesehatan menuai protes di masyarakat. Pemerintah dianggap mengabaikan putusan MA yang sebelumnya membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap ini kebijakan tak konsisten dari pemerintah. "Apa untungnya BPJS tak lain membantu untuk pengobatan warga tapi dengan naiknya di tengah pandemi corona maka tak masuk akal," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/5/2020).

(Baca juga: Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pengamat: Lengkap Sudah Penderitaan Rakyat)

Terlebih lanjut Jerry, rencana kenaikan ini dilakukan di tengah masyarakat yang dalam ancaman gelombang PHK, sehingga dipastikan sulit untuk membayar. Menurutnya, jika keberadaan BPJS kesehatan hanya merugikan dan membebani masyarakat, maka lebih baik dibekukan saja.

"Tak ada kata prorakyat lagi. Harga BBM tak kunjung turun kendati harga minyak dunia terpuruk. Kini rakyat dibebani dengan kenaikan BPJS," ujarnya.

Lebih lanjut Jerry menyatakan, bukan hanya kalangan miskin, golongan menengah ke bawah lagi menjerit akibat wabah virus corona. Kini, muncul kebijakan yang membuat rakyat tertekan. Sehingga, ia menyebut, tak perlu ada slogan peduli rakyat kecil lagi yang nampak 'lip service' saja.

"Terkait kenaikan BPJS, saya menilai Jokowi kurang bepihak lagi pada wong cilik atau rakyat kecil. Saat ini beli beras sudah sangat susah apalagi membayar BPJS saya pikir warga kian terjepit dan tersandera," pungkasnya.