Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pengamat: Lengkap Sudah Penderitaan Rakyat
Jum'at, 15 Mei 2020 - 13:12 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut masyarakat sampai saat ini belum tahu apa alasan rasional yang mendasari pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan .
"Bukankah MA sudah membatalkan perpres yang mengatur soal rencana kenaikan BJPS beberapa waktu lalu," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Adi menganggap, kenaikan BPJS ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Terlebih, keputusan menaikkan iuran ini dilakukan pada saat masyarakat menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Sehingga, kebijakan itu akan semakin membebani hidup rakyat. (Baca juga: Ngotot Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Legitimasi Pemerintah Jatuh ).
"Sudah cemas menghadapi corona, daya beli menurun, dan (harga) BBM yang belum turun, lengkap sudah penderitaan rakyat," tutur analis politik UIN Jakarta ini.
Dengan kondisi yang demikian, Adi menyebut rakyat hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Karena sudah tak ada lagi yang membela mereka. "Parpol hampir 100 persen tak pernah kritis terhadap kebijakan pemerintah sekalipun merugikan rakyat," pungkasnya.
"Bukankah MA sudah membatalkan perpres yang mengatur soal rencana kenaikan BJPS beberapa waktu lalu," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/5/2020).
Adi menganggap, kenaikan BPJS ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Terlebih, keputusan menaikkan iuran ini dilakukan pada saat masyarakat menghadapi wabah virus corona atau Covid-19. Sehingga, kebijakan itu akan semakin membebani hidup rakyat. (Baca juga: Ngotot Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Legitimasi Pemerintah Jatuh ).
"Sudah cemas menghadapi corona, daya beli menurun, dan (harga) BBM yang belum turun, lengkap sudah penderitaan rakyat," tutur analis politik UIN Jakarta ini.
Dengan kondisi yang demikian, Adi menyebut rakyat hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Karena sudah tak ada lagi yang membela mereka. "Parpol hampir 100 persen tak pernah kritis terhadap kebijakan pemerintah sekalipun merugikan rakyat," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
