Trio PAN-PKS-Demokrat Loyo, Listyo Sigit Diprediksi Lolos Mulus di DPR
Jum'at, 15 Januari 2021 - 09:36 WIB
loading...
Langkah Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuju kursi pucuk pimpinan Polri diyakini tidak akan menemui hambatan berarti di DPR. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri kepada DPR. Jenderal bintang tiga yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri ini akan menggantikan posisi Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.
Baca juga : Gawat! Foreman Desak Tyson Hindari Holyfield, Ada Masalah Apa?
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, sesuai ketentuan Presiden mengangkat dan memberhentikan kapolri dengan persetujuan DPR. Frasa "atas persetujuan DPR" di satu sisi dipandang sebagai perwujudan perlunya fungsi check and balance antara lembaga negara.
"Tetapi di sisi lain, frasa tersebut mendegradasi sistem presidensial menjadi semu. Hal ini masih menjadi perdebatan di sejumlah kalangan," tutur Karyono saat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Soal Transaksi Keuangan Listyo Sigit, Komisi III: Belum Ada yang Mencurigakan)
Namun lepas dari perdebatan itu, Karyono mengatakan, peta dukungan parlemen terhadap calon tunggal kapolri yang sudah diserahkan presiden ke DPR tampak utuh. Setidaknya, ini bisa dilihat tidak ada fraksi yang menyatakan terbuka menolak.
Baca juga : Realitas Kekurangan Guru dan Program Merdeka Belajar 2021
Secara kuantitatif, kekuatan partai koalisi pemerintah mendominasi jumlah kursi di DPR. Ini juga menjadikan jumlah dukungan politik pemerintah di DPR mayoritas. Seandainya Fraksi PKS, Demokrat dan PAN tidak setuju, suara ketiganya tidak akan mempengaruhi persetujuan DPR.
”Namun prediksi saya, dalam hal usulan calon kapolri yang diajukan presiden, semua fraksi akan menyetujui. Paling-paling untuk sekadar menunjukkan asal beda dengan sikap fraksi koalisi pemerintah, maka PKS, PAN atau Demokrat akan memberi catatan khusus," ujarnya.
(Baca:Kapolri Idham Azis Minta Jajarannya Solid Dukung Listyo Sigit Prabowo)
Karyono menilai, PKS, PAN dan Demokrat juga berfikir panjang jika memilih opsi menolak. Secara matematis kekuatan ketiga partai terlalu kecil di parlemen. Sehingga prediksinya, PKS yang biasanya vokal terhadap kebijakan pemerintah dan bersuara lantang, tapi untuk kali ini ia menduga PKS akan loyo.
"Untuk kali ini, PKS lebih memilih cari aman. Soal calon kapolri, kali ini saya prediksi PKS tidak segarang ketika mengkritisi kebijakan yang lain," tandasnya.
Baca juga : Duel Lawan Khabib, Georges St-Pierre: Itu Menggairahkanku, Bung!
Prediksiyang sama diungkapkananalis politikdariUniversitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. "(PKS, Demokrar, PAN) akan satu suara. Akan yes. Karena kalau pun menolak tak akan ada gunanya, tetap akan kalah oleh kekuatan koalisi partai pemerintah," katanyasaat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Pemuda Muhammadiyah Harap Kapolri Baru Ayomi Warga Tanpa Pandang Bulu)
Ujang menegaskan, ketiga partai non pemerintahan itu dianggap tak berdaya dalam hal pilihan presiden terhadap calon Kapolri. Ketiga partai itu hanya berbeda dan punya sikap menolak jika untuk usulan atau kebijakan pemerintah yang lain.
"Jadi demokrat dan PKS akan ikut yang banyak juga. Yang banyak di Komisi III kan akan setuju dengan LSP. Jadi demokrat dan PKS pun akan setuju," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menambahkan.
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan pun berpendapat sama. Menurut Bakir, Demokrat, PKS dan PAN akan manut dengan mayoritas fraksi di DPR.Demokrat maupun PKS misalnya, mendukung calon kapolri usulan Presiden Jokowi karena dua hal. Pertama, Komjen Listyo memiliki track record yang relatif bagus, sehingga menolaknya akan memberi catatan balik.
"Kedua, secara politik, calon tunggal ini tidak memberi pilihan lain, sehingga kemungkinan pergantian karena adanya penolakan, sangat kecil," ujar Bakir dihubungi terpisah.
Baca juga : Gawat! Foreman Desak Tyson Hindari Holyfield, Ada Masalah Apa?
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan, sesuai ketentuan Presiden mengangkat dan memberhentikan kapolri dengan persetujuan DPR. Frasa "atas persetujuan DPR" di satu sisi dipandang sebagai perwujudan perlunya fungsi check and balance antara lembaga negara.
"Tetapi di sisi lain, frasa tersebut mendegradasi sistem presidensial menjadi semu. Hal ini masih menjadi perdebatan di sejumlah kalangan," tutur Karyono saat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Soal Transaksi Keuangan Listyo Sigit, Komisi III: Belum Ada yang Mencurigakan)
Namun lepas dari perdebatan itu, Karyono mengatakan, peta dukungan parlemen terhadap calon tunggal kapolri yang sudah diserahkan presiden ke DPR tampak utuh. Setidaknya, ini bisa dilihat tidak ada fraksi yang menyatakan terbuka menolak.
Baca juga : Realitas Kekurangan Guru dan Program Merdeka Belajar 2021
Secara kuantitatif, kekuatan partai koalisi pemerintah mendominasi jumlah kursi di DPR. Ini juga menjadikan jumlah dukungan politik pemerintah di DPR mayoritas. Seandainya Fraksi PKS, Demokrat dan PAN tidak setuju, suara ketiganya tidak akan mempengaruhi persetujuan DPR.
”Namun prediksi saya, dalam hal usulan calon kapolri yang diajukan presiden, semua fraksi akan menyetujui. Paling-paling untuk sekadar menunjukkan asal beda dengan sikap fraksi koalisi pemerintah, maka PKS, PAN atau Demokrat akan memberi catatan khusus," ujarnya.
(Baca:Kapolri Idham Azis Minta Jajarannya Solid Dukung Listyo Sigit Prabowo)
Karyono menilai, PKS, PAN dan Demokrat juga berfikir panjang jika memilih opsi menolak. Secara matematis kekuatan ketiga partai terlalu kecil di parlemen. Sehingga prediksinya, PKS yang biasanya vokal terhadap kebijakan pemerintah dan bersuara lantang, tapi untuk kali ini ia menduga PKS akan loyo.
"Untuk kali ini, PKS lebih memilih cari aman. Soal calon kapolri, kali ini saya prediksi PKS tidak segarang ketika mengkritisi kebijakan yang lain," tandasnya.
Baca juga : Duel Lawan Khabib, Georges St-Pierre: Itu Menggairahkanku, Bung!
Prediksiyang sama diungkapkananalis politikdariUniversitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. "(PKS, Demokrar, PAN) akan satu suara. Akan yes. Karena kalau pun menolak tak akan ada gunanya, tetap akan kalah oleh kekuatan koalisi partai pemerintah," katanyasaat dihubungi SINDOnews, Jumat (15/1/2021).
(Baca:Pemuda Muhammadiyah Harap Kapolri Baru Ayomi Warga Tanpa Pandang Bulu)
Ujang menegaskan, ketiga partai non pemerintahan itu dianggap tak berdaya dalam hal pilihan presiden terhadap calon Kapolri. Ketiga partai itu hanya berbeda dan punya sikap menolak jika untuk usulan atau kebijakan pemerintah yang lain.
"Jadi demokrat dan PKS akan ikut yang banyak juga. Yang banyak di Komisi III kan akan setuju dengan LSP. Jadi demokrat dan PKS pun akan setuju," jelas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menambahkan.
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan pun berpendapat sama. Menurut Bakir, Demokrat, PKS dan PAN akan manut dengan mayoritas fraksi di DPR.Demokrat maupun PKS misalnya, mendukung calon kapolri usulan Presiden Jokowi karena dua hal. Pertama, Komjen Listyo memiliki track record yang relatif bagus, sehingga menolaknya akan memberi catatan balik.
"Kedua, secara politik, calon tunggal ini tidak memberi pilihan lain, sehingga kemungkinan pergantian karena adanya penolakan, sangat kecil," ujar Bakir dihubungi terpisah.
(muh)
Lihat Juga :
