Presiden Jokowi Sebut Korupsi Semakin Beragam dan Canggih

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti berbagai isu tindak pidana korupsi di Indonesia. Jokowi menilai modus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin beragam dan canggih. Oleh karena itulah, Jokowi meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut berkontribusi besar.

Baca Juga: Catat, Toko Online Ini Jual Beragam Produk Resmi Berbau Bruce Lee

Demikian diungkapkan Jokowi saat mengikuti acara Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan oleh PPATK secara virtual, pada hari ini, Kamis (14/1/2021).

"Kami berharap PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan keuangan. Tidak hanya jadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar dalam membantu program pemerintah serta memberantas tipikor yang semakin beragam dan semakin canggih," ujar Jokowi. (Baca juga: Jokowi: Kinerja Penegakan Hukum Bukan dari Banyaknya Temuan Kasus Korupsi)

Jokowi memerintahkan seluruh aparat penegak hukum serta lembaga yang terkait, untuk mengantisipasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bukan hanya TPPU, Kepala Negara juga meminta agar seluruh aparat negara mewaspadai pendanaan terorisme yang berpotensi mengancam negara.

Baca Juga: Inggris-Maroko Ingin Bangun Terowongan Penghubung Eropa dan Afrika

"Hadirin yang terhormat, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi, kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi, seperti shadow ekonomi, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," bebernya. (Baca juga: Korupsi Makin Masif, Jokowi Didesak Benahi Bidang Penindakan dan Pencegahan)

Presiden meminta agar penegak hukum maupun lembaga negara yang terkait, dapat bersinergi menyelamatkan aset negara dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jokowi meminta hal itu dilakukan bersama-sama baik di sektor publik maupun privat. "Saya minta kita bersinergi termasuk antara sektor publik dan privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penuyelamtan aset-aset negara. dengan membentuk public private partnership pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui indonesian transaction report and analysis center network," ungkapnya.