Pupuk Bersubsidi Naik, DPR Soroti Beda Perhatian Petani dan UMKM Masa Pandemi
Kamis, 14 Januari 2021 - 14:00 WIB
loading...
A
A
A
"Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti jangan sampai terjadi krisis pangan, misalnya kasus kedelai beberapa minggu lalu yang memicu produsen tempe berhenti produksi. Tapi di lapangan kita melihat banyak kesulitan yang dihadapi para petani, apalagi ditambah dengan kenaikan HET pupuk bersubsidi per 1 Januari 2021 ini. Jadi sekali lagi, coba bandingkan posisi petani dengan pelaku usaha UMKM. Begitu banyak perhatian dan bantuan untuk UMKM selama pandemi tapi kepada petani sangat minim,” sambung Evita.
Evita mengambil contoh Kebupaten Grobogan yang merupakan sentra tanaman kedelai dengan varietas Grobogan sebagai unggulan, dan juga sentra tanaman padi dan jagung. Di sini penggunaan kartu tani masih mengalami berbagai kendala kalau dipaksakan terutama ketidaksiapan perangkat kartu tani dan Electronic Data Capture (EDC) pendukungnya. Selain itu masih adanya sejumlah kartu tani yang belum tercetak, banyak kartu tani yang kosong, kartu tani yang hilang, kartu tani yang nonaktif, dan belum semua petani memiliki kartu tani karena kendala bank yang belum bisa memenuhinya. “Pilihan untuk imput eRDKK mengenai pupuk tunggal dan pupuk majemuk menjadikan kesulitan penerapan di lapangan, karena pemenuhan alokasi terutama NPK tidak sesuai usulan RDKK,” ucapnya lagi.
Terkait kedelai, menurutnya, pengembangan kedelai terkendala dengan harga jual yang tidak sesuai dengan Permendag No.7 tahun 2020 mengenai pembelian kedelai di tingkat petani Rp8.500/kg. Selama ini harga masih di bawah acuan Permendag tersebut diharapkan pemerintah pusat bisa menerapkannya. Kemudian Kabupaten Grobogan ini juga krisis tenaga penyuluh. Sebagai sentra tanaman padi, jagung dan kedelai dengan luas lahan sawah 83.000 ha, tapi saat ini hanya mempunyai 83 penyuluh, sehingga setiap penyuluh membina 1.000 ha, pemerintah pusat diharapkan bisa menambah penyuluh pertanian terutama di Kabupaten Grobogan.
Demikian juga dengan penurunan dosis pupuk Urea untuk jagung dari 300 kg menjadi 175 kg dan untuk padi dari 250 kg menjadi 150kg/ha belum tersosialisasi. Hal itu karena dasar penurunan dosis tersebut masih belum ada petunjuk teknis atau penjelasannya. Evita juga mengimbau panen raya padi hampir serentak, diharapkan ada antisipasi dari pemerintah pusat untuk menghindari adanya penurunan harga gabah di daerah sentra.
Evita mengambil contoh Kebupaten Grobogan yang merupakan sentra tanaman kedelai dengan varietas Grobogan sebagai unggulan, dan juga sentra tanaman padi dan jagung. Di sini penggunaan kartu tani masih mengalami berbagai kendala kalau dipaksakan terutama ketidaksiapan perangkat kartu tani dan Electronic Data Capture (EDC) pendukungnya. Selain itu masih adanya sejumlah kartu tani yang belum tercetak, banyak kartu tani yang kosong, kartu tani yang hilang, kartu tani yang nonaktif, dan belum semua petani memiliki kartu tani karena kendala bank yang belum bisa memenuhinya. “Pilihan untuk imput eRDKK mengenai pupuk tunggal dan pupuk majemuk menjadikan kesulitan penerapan di lapangan, karena pemenuhan alokasi terutama NPK tidak sesuai usulan RDKK,” ucapnya lagi.
Terkait kedelai, menurutnya, pengembangan kedelai terkendala dengan harga jual yang tidak sesuai dengan Permendag No.7 tahun 2020 mengenai pembelian kedelai di tingkat petani Rp8.500/kg. Selama ini harga masih di bawah acuan Permendag tersebut diharapkan pemerintah pusat bisa menerapkannya. Kemudian Kabupaten Grobogan ini juga krisis tenaga penyuluh. Sebagai sentra tanaman padi, jagung dan kedelai dengan luas lahan sawah 83.000 ha, tapi saat ini hanya mempunyai 83 penyuluh, sehingga setiap penyuluh membina 1.000 ha, pemerintah pusat diharapkan bisa menambah penyuluh pertanian terutama di Kabupaten Grobogan.
Demikian juga dengan penurunan dosis pupuk Urea untuk jagung dari 300 kg menjadi 175 kg dan untuk padi dari 250 kg menjadi 150kg/ha belum tersosialisasi. Hal itu karena dasar penurunan dosis tersebut masih belum ada petunjuk teknis atau penjelasannya. Evita juga mengimbau panen raya padi hampir serentak, diharapkan ada antisipasi dari pemerintah pusat untuk menghindari adanya penurunan harga gabah di daerah sentra.
(cip)
Lihat Juga :
