Demokrasi Pasca-Trump
Kamis, 14 Januari 2021 - 05:00 WIB
loading...
A
A
A
Studi Norris dan Inglehart (2019) menunjukkan bahwa dukungan terhadap gagasan populisme otoritarian Trump berakar antara lain pada kondisi terkini ekonomi dan budaya. Kerentanan ekonomi Negeri Paman Sam membuat banyak orang cenderung menghendaki pemimpin kuat yang dipandang mampu melindungi mereka dari ancaman yang dipersepsi bersumber eksternal.
Di sisi lain, dominasi lelaki berkulit putih dari kelas pekerja tergeser nilai-nilai kesetaraan dan kemajemukan yang lebih progresif. Kehilangan keistimewaan mereka, kalangan ini mengarahkan telunjuk mereka kepada elite liberal dan siapa pun yang dianggap outgroup. Trump berhasil menggemakan kegusaran tersebut dalam simbol politik yang gamblang.
Kemampuan untuk menangkap gejolak sosial tersebut ditunjang oleh kekuatan modal Trump yang mampu membeli teknologi komputasional dan keahlian dalam melakukan propaganda. Dua hal terakhir turut menopang ketokohan personal Trump sehingga dia mampu untuk bukan hanya mengombang-ambingkan kepercayaan, tetapi juga membiakkan kebencian warga.
Superioritas politik Trump telah kandas di tangan Biden. Kendati demikian, empat tahun kekuasaan Trump telah memberi pukulan berarti bagi demokrasi AS dan stabilisasi global. Tanpa kekuasaan hegemonik, dunia ditantang untuk menghadirkan suatu tatanan alternatif yang ramah terhadap kebebasan dan kemajemukan, bukan kebencian yang membahana.
Dunia yang Welas Asih
Demokrasi global kontemporer mengalami perkembangan signifikan seusai Perang Dingin. Liberalisasi politik melaju serupa gelombang menyapu rezim-rezim otoriter ataupun totaliter di berbagai belahan dunia. Sayangnya, penumbangan sebagian diktator berikut pemaksaan instalasi demokrasi oleh kekuatan eksternal turut menjadi bagian ironi demokratisasi global.
Catatan Freedom House pada 2020 mengungkapkan fenomena kemunduran kebebasan global selama 14 tahun berturut-turut. Kemunduran tersebut banyak disumbang oleh negara-negara yang sebelumnya tergolong bebas atau setengah bebas. AS, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dalam hal ini juga bukan suatu perkecualian.
Di sisi lain, dominasi lelaki berkulit putih dari kelas pekerja tergeser nilai-nilai kesetaraan dan kemajemukan yang lebih progresif. Kehilangan keistimewaan mereka, kalangan ini mengarahkan telunjuk mereka kepada elite liberal dan siapa pun yang dianggap outgroup. Trump berhasil menggemakan kegusaran tersebut dalam simbol politik yang gamblang.
Kemampuan untuk menangkap gejolak sosial tersebut ditunjang oleh kekuatan modal Trump yang mampu membeli teknologi komputasional dan keahlian dalam melakukan propaganda. Dua hal terakhir turut menopang ketokohan personal Trump sehingga dia mampu untuk bukan hanya mengombang-ambingkan kepercayaan, tetapi juga membiakkan kebencian warga.
Superioritas politik Trump telah kandas di tangan Biden. Kendati demikian, empat tahun kekuasaan Trump telah memberi pukulan berarti bagi demokrasi AS dan stabilisasi global. Tanpa kekuasaan hegemonik, dunia ditantang untuk menghadirkan suatu tatanan alternatif yang ramah terhadap kebebasan dan kemajemukan, bukan kebencian yang membahana.
Dunia yang Welas Asih
Demokrasi global kontemporer mengalami perkembangan signifikan seusai Perang Dingin. Liberalisasi politik melaju serupa gelombang menyapu rezim-rezim otoriter ataupun totaliter di berbagai belahan dunia. Sayangnya, penumbangan sebagian diktator berikut pemaksaan instalasi demokrasi oleh kekuatan eksternal turut menjadi bagian ironi demokratisasi global.
Catatan Freedom House pada 2020 mengungkapkan fenomena kemunduran kebebasan global selama 14 tahun berturut-turut. Kemunduran tersebut banyak disumbang oleh negara-negara yang sebelumnya tergolong bebas atau setengah bebas. AS, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dalam hal ini juga bukan suatu perkecualian.
Lihat Juga :
