Soal Calon Kapolri, Pengamat: Isu SARA Tak Relevan di Negara Demokrasi
Selasa, 12 Januari 2021 - 19:27 WIB
loading...
Ujang Komarudin. Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam pergantian Kapolri sangat tidak tepat dan tidak relevan. Menurutnya, dalam negara demokrasi, siapapun bisa menjadi pejabat publik termasuk jadi Kapolri selama memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan Undang-undang.
(Baca Juga: Muncul Paket Agus-Boy Rafli Menjadi Calon Kapolri dan Wakapolri)
“Semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan penting di negeri ini. Indonesia ini kan negara demokrasi, masa karena seseorang menganut agama tertentu lalu enggak bisa menduduki jabatan tertentu. Kan tidak fair itu,” kata Ujang di Jakarta, Selasa,(12/1/2021).
(Baca Juga: Diisukan Menjadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Sigit: Kalau Sumbernya Tak Jelas Itu Hoaks)
Ujang menegaskan, wujud kebhinekaan dan kesetaraan yang nyata itu justru saat kita dihadapkan dengan agama, suku, dan ras yang berbeda namun punya kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam segala bidang.
(Baca Juga: Muncul Paket Agus-Boy Rafli Menjadi Calon Kapolri dan Wakapolri)
“Semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan penting di negeri ini. Indonesia ini kan negara demokrasi, masa karena seseorang menganut agama tertentu lalu enggak bisa menduduki jabatan tertentu. Kan tidak fair itu,” kata Ujang di Jakarta, Selasa,(12/1/2021).
(Baca Juga: Diisukan Menjadi Calon Kuat Kapolri, Komjen Sigit: Kalau Sumbernya Tak Jelas Itu Hoaks)
Ujang menegaskan, wujud kebhinekaan dan kesetaraan yang nyata itu justru saat kita dihadapkan dengan agama, suku, dan ras yang berbeda namun punya kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam segala bidang.
Lihat Juga :
