Anggota Dewas KPK kepada MUI: Sekarang Ikut Urusi Calon Kapolri ya?
Selasa, 12 Januari 2021 - 18:01 WIB
loading...
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas soal pemilihan calon kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis.
(Baca juga : Publik Kritik WhatsApp Habis-habisan, Komisi I DPR Malah Bilang Begini )
Melalui akun Twitter-nya @syamsuddin haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu mencuit, ”MUI sekarang ikut ngurusi calon Kapolri ya,” katanya, dikutip Selasa (12/1/2021).
(Baca Juga : KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia )
Sebelumnya, Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Anwar mengatakan hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan Presiden.
"Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.(Baca juga: ICW Desak Jokowi Lihat Rekam Jejak Calon Kapolri lewat PPATK dan KPK )
Menurut Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.
"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.
(Baca juga : Mardani PKS: Amat Disayangkan Efikasi Vaksin Sinovac Hanya 65% )
Sebagai anak bangsa, dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan.
(Baca juga : Sembuh dari Covid-19, Menaker Ida Langsung Ngegas Kerja Lapangan )
"Saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini, yaitu mengatasi Covid-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," tutur Anwar.
(Baca juga : Publik Kritik WhatsApp Habis-habisan, Komisi I DPR Malah Bilang Begini )
Melalui akun Twitter-nya @syamsuddin haris, peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu mencuit, ”MUI sekarang ikut ngurusi calon Kapolri ya,” katanya, dikutip Selasa (12/1/2021).
(Baca Juga : KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia )
Sebelumnya, Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Anwar mengatakan hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan Presiden.
"Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.(Baca juga: ICW Desak Jokowi Lihat Rekam Jejak Calon Kapolri lewat PPATK dan KPK )
Menurut Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.
"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.
(Baca juga : Mardani PKS: Amat Disayangkan Efikasi Vaksin Sinovac Hanya 65% )
Sebagai anak bangsa, dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan.
(Baca juga : Sembuh dari Covid-19, Menaker Ida Langsung Ngegas Kerja Lapangan )
"Saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini, yaitu mengatasi Covid-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," tutur Anwar.
(dam)
Lihat Juga :
