KAMI Menilai Pemerintah Bekerja dengan Kepalsuan Pencitraan Kekuasaan
Selasa, 12 Januari 2021 - 16:57 WIB
loading...
A
A
A
"Sangat terlihat bahwa pemerintah bekerja dengan kepalsuan pencitraan kekuasaan, seolah untuk rakyat, namun realitanya, kekuasaan didayagunakan hanya untuk diri dan kelompok sendiri, sesuai ego politik dan kepentingan oligarki, bersama koalisi partai politik yang terus menerus menggerus kedaulatan rakyat. Perilaku politik yang korup dan meningginya perilaku otoiterianisme adalah wajah buruk kekuasaan saat ini," ungkap Rochmat saat konferensi pers secara virtual berisi 6 pernyataan sikap KAMI, Selasa (12/1/2021).
(Baca:KAMI Sebut Kondisi Indonesia Benar-benar Sedang Gawat Darurat)
Dalam kaitan itu, Rochmat memaparkan, gagasan masa kepemimpin presiden menjadi tiga periode adalah suatu contoh gagasan yang mengarah kepada absolutisme kekuasaan, yang sangat berbahaya bagi kehidupan kebangsaan. Bahkan pada tahun 2021 ini, praktik politik terlihat cenderung akan semakin memburuk, baik dari sisi indeks demokrasi, hak azasi manusia maupun perilaku elit politik kekuasaanya.
"Hampir tidak ada kontrol karena parlemen juga cenderung hanya sebagai stempel kekuasaan. Semua itu sangat berbahaya dalam praktek berdemokrasi," katanya.
(BACA JUGA : Ada Ancaman Pemberontakan Besar, Trump Nyatakan Darurat 13 Hari di Washington )
Rochmat mengungkapkan, KAMI berpandangan bahwa demoralisasi terjadi pada birokrasi pemerintahan baik pusat dan daerah. Orientasi pada jabatan membuat birokrasi tidak lagi peka pada pelayanan publik dan berbagai persoalan masyarakat. Jual beli jabatan dan pangkat dan nepostisme makin dianggap biasa.
(Baca:KAMI Sebut Kondisi Indonesia Benar-benar Sedang Gawat Darurat)
Dalam kaitan itu, Rochmat memaparkan, gagasan masa kepemimpin presiden menjadi tiga periode adalah suatu contoh gagasan yang mengarah kepada absolutisme kekuasaan, yang sangat berbahaya bagi kehidupan kebangsaan. Bahkan pada tahun 2021 ini, praktik politik terlihat cenderung akan semakin memburuk, baik dari sisi indeks demokrasi, hak azasi manusia maupun perilaku elit politik kekuasaanya.
"Hampir tidak ada kontrol karena parlemen juga cenderung hanya sebagai stempel kekuasaan. Semua itu sangat berbahaya dalam praktek berdemokrasi," katanya.
(BACA JUGA : Ada Ancaman Pemberontakan Besar, Trump Nyatakan Darurat 13 Hari di Washington )
Rochmat mengungkapkan, KAMI berpandangan bahwa demoralisasi terjadi pada birokrasi pemerintahan baik pusat dan daerah. Orientasi pada jabatan membuat birokrasi tidak lagi peka pada pelayanan publik dan berbagai persoalan masyarakat. Jual beli jabatan dan pangkat dan nepostisme makin dianggap biasa.
Lihat Juga :
