Ini Dia Sosok Kapolri Ideal Idaman Senayan
loading...
A
A
A
JAKARTA - DPR RI masih menunggu surat presiden soal kapolri baru pengganti Jenderal Pol Idham Azis. Kendati begitu, DPR juga pandangan ideal tentang calon kapolri yang mereka idamkan, tentu dengan melihat beragam persoalan yang dihadapi Polri hari ini.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto berpandangan bahwa calon Kapolri harus memeliki sejumlah kriteria ini. Pertama, Kapolri ke depan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.
Kedua, Didik melanjutkan, Kapolri ke depan harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik,” kata Didik kepada SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
(Baca:Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi)
Ketiga, menurut Didik, calon Kapolri ke depan harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antarlembaga, utamanya dengan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.
Keempat, kata dia, Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum.
“Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan,” sambung Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat itu.
(Baca:Komjen Listyo Calon Kapolri Pilihan Jokowi, DPR: Cuma Presiden yang Tahu)
Kelima, sambung Didik, Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, dalam konteks politik dan demokrasi, Kapolri kedepan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto berpandangan bahwa calon Kapolri harus memeliki sejumlah kriteria ini. Pertama, Kapolri ke depan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.
Kedua, Didik melanjutkan, Kapolri ke depan harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik,” kata Didik kepada SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
(Baca:Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi)
Ketiga, menurut Didik, calon Kapolri ke depan harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antarlembaga, utamanya dengan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.
Keempat, kata dia, Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum.
“Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan,” sambung Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat itu.
(Baca:Komjen Listyo Calon Kapolri Pilihan Jokowi, DPR: Cuma Presiden yang Tahu)
Kelima, sambung Didik, Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir, dalam konteks politik dan demokrasi, Kapolri kedepan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.