Pemerintah Harus Pastikan Keselamatan Pekerja Indonesia di 17 Negara Tujuan
Selasa, 12 Januari 2021 - 13:46 WIB
loading...
Anggota DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mendukung pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya pengangguran terbuka di Tanah Air. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati mendukung pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Tanah Air.
(Baca juga: Parah! 21 Calon Buruh Migran Akan Diselundupkan ke Qatar)
Kendati demikian, Mufida mengingatkan, agar pemerintah menjamin keselamatan PMI di 17 negara tujuan karena saat ini pandemi virus Corona (Covid-19) baik di Tanah Air maupun banyak negara masih tinggi.
(Baca juga: Simak! Aturan & Daftar Terbaru Negara Tujuan Buruh Migran RI)
Sekadar diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan 17 negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021.
(Baca juga: Regulasi Diperbaiki, Begini Cara Pemerintah Ngayomi Buruh Migran)
"Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19 yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan sosialisasikan dengan massif," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
(Baca juga: Parah! 21 Calon Buruh Migran Akan Diselundupkan ke Qatar)
Kendati demikian, Mufida mengingatkan, agar pemerintah menjamin keselamatan PMI di 17 negara tujuan karena saat ini pandemi virus Corona (Covid-19) baik di Tanah Air maupun banyak negara masih tinggi.
(Baca juga: Simak! Aturan & Daftar Terbaru Negara Tujuan Buruh Migran RI)
Sekadar diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan 17 negara tujuan penempatan bagi Pekerja Migran melalui Kepdirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021.
(Baca juga: Regulasi Diperbaiki, Begini Cara Pemerintah Ngayomi Buruh Migran)
"Utamakan perlindungan dan kesehatan PMI sebab 17 negara tujuan juga terdampak Covid-19 yang tinggi. Kita minta agar Kemenaker membuat protokol kesehatan khusus PMI dan sosialisasikan dengan massif," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Lihat Juga :
