Jokowi Pilih Orang Dekat sebagai Calon Kapolri, Bukan Nepotisme tapi Hak Presiden
Selasa, 12 Januari 2021 - 10:06 WIB
loading...
Lima calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Grafis/SINDOnews/Yahyudi
A
A
A
JAKARTA - Kabar penunjukkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi beredar kencang hari-hari ini. Sebagai calon kuat, Listyo bukan orang jauh bagi Jokowi, dia adalah mantan ajudan sebelum menjabat Kabareskrim dan Kapolda Banten.
Sebelum itu, Listyo juga dikabarkan pernah menjadi Kapolres saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan inilah yang menjadi salah satu asumsi terpilihnya Komjen Listyo sebagai calon kapolri.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai, aroma nepotisme dalam penunjukan calon Kapolri harus dipahami sebagai wewenang penuh Presiden. Bukan berarti bahwa orang dekat yang nantinya dipilih Jokowi nirprestasi. Presiden tentunya sudah memiliki rekam jejak para perwira tinggi polisi yang akan diangkat menjadi kapolri. (Baca juga: Pak Jokowi, Mohon Dengarkan Masukan Publik soal Calon Kapolri )
"Artinya, Presiden memiliki banyak opsi siapa yang akan ditunjuk nanti. Sebab rata-rata calonnya memiliki prestasi yang baik di institusinya. Tinggal, bagaimana Jokowi menunjuk siapa yang paling tepat dalam kondisi negara saat ini," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
Menurut analis politik asal UIN Jakarta itu, akan menjadi percuma jika Jokowi memilih orang dekat tetapi tidak bisa memastikan terselesaikannya hal prinsip yang menjadi tupoksi lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, Fadhli berpendapat Kapolri harus cakap dalam hal menegakkan supremasi hukum dengan cara tidak tebang pilih dalam menangani pelbagai kasus.
Sebelum itu, Listyo juga dikabarkan pernah menjadi Kapolres saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan inilah yang menjadi salah satu asumsi terpilihnya Komjen Listyo sebagai calon kapolri.
Namun demikian, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai, aroma nepotisme dalam penunjukan calon Kapolri harus dipahami sebagai wewenang penuh Presiden. Bukan berarti bahwa orang dekat yang nantinya dipilih Jokowi nirprestasi. Presiden tentunya sudah memiliki rekam jejak para perwira tinggi polisi yang akan diangkat menjadi kapolri. (Baca juga: Pak Jokowi, Mohon Dengarkan Masukan Publik soal Calon Kapolri )
"Artinya, Presiden memiliki banyak opsi siapa yang akan ditunjuk nanti. Sebab rata-rata calonnya memiliki prestasi yang baik di institusinya. Tinggal, bagaimana Jokowi menunjuk siapa yang paling tepat dalam kondisi negara saat ini," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
Menurut analis politik asal UIN Jakarta itu, akan menjadi percuma jika Jokowi memilih orang dekat tetapi tidak bisa memastikan terselesaikannya hal prinsip yang menjadi tupoksi lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, Fadhli berpendapat Kapolri harus cakap dalam hal menegakkan supremasi hukum dengan cara tidak tebang pilih dalam menangani pelbagai kasus.
Lihat Juga :
