Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan turut berduka cita atas tewasnya seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia setelah diserang Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan di Papua .

"Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).

Ia menyampaikan bahwa konflik Papua harus segera diakhiri. Menurutnya, ratusan nyawa melayang sia-sia, dan kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan itu. "Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," katanya. (Baca juga: Akademisi Uncen: Penyerangan Misionaris di Papua Pertanda Lenyapnya Perjuangan KKB )

Menurut dia, klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Kata Sukamta, salah satu rencana pemerintah adalah pemekaran wilayah. Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menjalankan rencana tersebut. Jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua.

"Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berpendapat bahwa pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua. (Baca juga: Anggota TNI AD Kembali Jadi Korban Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya Papua )

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru di antara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua," katanya.

Maka itu, legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.