IPW Minta Jokowi Perhatikan 3 Hal Penting tentang Calon Kapolri

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) , Neta S Pane yakin bahwa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis baru akan keluar Rabu (13/1/2021) besok saat Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR. Dia menegaskan, nama calon yang telah beredar di masyarakat belum final.

"Tidak ada kejutan (hari Rabu). Sebab dua nama yang masuk, yakni Gatot (Wakapolri) dan Sigit (Kabareskrim) memang sudah masuk dalam pencalonan dan termasuk yang diusulkan kompolnas," kata Neta saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).

Namun demikian, Neta mengatakan, sebelum memutuskan siapa sosok yang tepat untuk menilai calon Kapolri pengganti Idham Azis, pihaknya melihat ada tiga poin penting yang harus diperhatikan Presiden Jokowi maupun lingkaran dalamnya di Istana. ( )

"Pertama, sejauh mana loyalitas dan kedekatan sang calon dengan Presiden Jokowi," kata Neta.

Kedua, sejauh mana sang calon bisa mengonsolidasikan internal kepolisian, dengan jam terbang yang dimilikinya, dengan kapasitas dan kapabilitasnya yang bisa diterima senior maupun yunior di tubuh Polri, dan dengan kualitas kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah di internal ataupun eksternal kepolisian.

"Ketiga, sejauh mana figur calon Kapolri itu tidak memiliki kerentanan masalah, terutama masalah yang bisa menjadi polemik di masyarakat di masa sekarang maupun ke depan," katanya.

Neta mengatakan, ketiga kriteria ini menjadi bahasan serius dalam menentukan dan memilih calon Kapolri pasca Idham Azis. Sebab masalah Polri ke depan tidak lagi sekadar menghadapi para kriminal dan ancaman keamanan zaman old. Di era milenial sekarang ini tantangan tugas Polri harus menghadapi dampak COVID-19 dan pasca pandemi, menghadapi maraknya kelompok radikal, intoleransi, terorisme, sparatisme dan lain sebagainya. ( )

Menurutnya, jika Kapolri baru tidak bisa mengkonsolidasikan Polri dengan kapabilitas dan jam terbang yang tinggi, tentu akan merepotkan Presiden Jokowi.

"Apalagi jika Kapolri pengganti Idham Azis itu memiliki kerentanan masalah yang akut, tentu Polri dan pemerintahan Jokowi akan menjadi bulan bulanan kelompok tertentu yang ingin mengacaukan Kamtibmas," katanya.