Risma Akui Minta Bantuan KPK Awasi Program Bansos Covid-19
Senin, 11 Januari 2021 - 15:25 WIB
loading...
Risma meminta KPK ikut mengawasi program bansos Covid-19 Kemensos. Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait program penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 . Hal yang sama juga diminta Risma kepada aparat penegak hukum lain.
"Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia untuk membantu dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan. Kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1/2021).
(Baca:Korupsi Bansos Covid-19, KPK Geledah Kantor di Soho Podomoro City dan Metropolitan Tower)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun mengamini apa yang dilakukan Risma. Dia menyebut kedatangan Risma ke KPK juga untuk terkait pengentasan masalah masalah sosial termasuk bansos agar tepat sasaran.
"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran. Sementara ini penggunaan data sasaran tersebut menggunakan NIK, itu basis datanya," kata Ghufron.
Ghufron menyebut, ternyata sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karenanya perlu menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah masalah sosial tersebut.
(Baca:Risma Sambangi KPK, Bahas Bansos?)
Selain itu, Ghufron mengungkapkan bahwa Risma juga menyampaikan mengenai tata pengelolaan data sosial yang tidak statis sehingga perluselalu ada pembaharuan.
"Terakhir, beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integrasi dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial. Jadi bu risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah masalah sosial, masalah masalah kemiskinan dan masalah masalah pengangguran lainnya," kata Ghufron.
"Saya terus terang sudah berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia untuk membantu dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan. Kami berharap, kami juga dibantu untuk menghindari dan memperbaiki mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan," ujar Risma di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1/2021).
(Baca:Korupsi Bansos Covid-19, KPK Geledah Kantor di Soho Podomoro City dan Metropolitan Tower)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun mengamini apa yang dilakukan Risma. Dia menyebut kedatangan Risma ke KPK juga untuk terkait pengentasan masalah masalah sosial termasuk bansos agar tepat sasaran.
"Beliau intinya berkonsultasi ke KPK bagaimana memastikan agar sasaran sasaran-sasaran yang menjadi program Kemensos untuk pengentasan masalah masalah sosial, baik masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kesehatan dan lain lain, itu pertama tepat sasaran. Sementara ini penggunaan data sasaran tersebut menggunakan NIK, itu basis datanya," kata Ghufron.
Ghufron menyebut, ternyata sasaran yang memiliki masalah sosial tidak semuanya memiliki KTP ataupun NIK. Oleh karenanya perlu menjangkau kepada sasaran-sasaran yang lebih luas yang memiliki masalah masalah sosial tersebut.
(Baca:Risma Sambangi KPK, Bahas Bansos?)
Selain itu, Ghufron mengungkapkan bahwa Risma juga menyampaikan mengenai tata pengelolaan data sosial yang tidak statis sehingga perluselalu ada pembaharuan.
"Terakhir, beliau juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar integrasi dari penyelenggara bantuan sosial ini, harapannya memiliki empati dan dedikasi yang sama terhadap beban masalah sosial. Jadi bu risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kemensos memiliki dedikasi untuk melayani masalah masalah sosial, masalah masalah kemiskinan dan masalah masalah pengangguran lainnya," kata Ghufron.
(muh)
Lihat Juga :
