Vaksin Sinovac Dinyatakan Halal, Begini Pandangan Ahli Epidemiologi

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac memenuhi aspek halal dan suci, setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Jakarta, Jumat 8 Januari 2021. Namun, penerbitan sertifikat masih belum final karena masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai izin keamanan penggunaan vaksin.

Terkait itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman memuji atas kehalalan produk tersebut. Menurut dia, setidaknya sudah satu isu yang berhasil ditangani. Tinggal selanjutnya menunggu izin edar atau penggunaan dari BPOM. “Ini bagus. Tinggal kita menunggu efikasinya dari hasil riset walaupun sifatnya masih pre-eliminary. Walaupun sudah keluar juga hasil studi yang di Brasil, tapi untuk penggunaan darurat di Indonesia akan sangat tepat dan bijak menunggu yang di Bandung,” ujar Dicky kepada SINDOnews, Senin (11/1/2021). (Baca juga: Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci)

Dia menilai hasil uji klinis yang di Bandung lebih cocok dijadikan patokan sehingga kepercayaan masyarakat Indonesia lebih tinggi terhadap efikasi vaksin tersebut. Meski begitu, keseluruhan efikasi dari Sinovac perlu dikompilasi lagi dari semua pusat studi di semua negara yang melakukan uji klinis seperti Brasil, Chile, Indonesia, Turki, dan China. “Untuk efikasi yang diumumkan akan sangat tepat dan bijak itu tetap menggunakan Bandung. Ini bisa jadi rujukan untuk emergency dan diperkuat dengan data dari negara lain,” sambungnya. (Baca juga: Tenaga Kesehatan Jawa-Bali Sasaran Pertama Vaksinasi)

Dicky beralasan penggunaan hasil efikasi dari Bandung lebih tepat dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap efikasi vaksin tersebut. Ia memprediksi data threshold yang diumumkan nantinya tidak jauh berbeda dengan hasil di Brasil dan Turki dengan estimasi sekitar 60%. “Jangan terburu-buru. Enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena kalau kita main shortcut, malah yang terjadi nantinya distrust. Ini yang harus kita jaga banget. Jangan sampai nanti malah jadi dampak mudharat atau kerugian daripada keberhasilannya kalau dipaksakan,” jelas dia.

Dia berharap nantinya pemerintah bisa terus menginformasikan secara terbuka mengenai vaksin Sinovac terkait manfaat dan risikonya. Termasuk menangkal terpaan isu hoaks yang beredar mengenai uji vaksin tersebut. “Itu harus semua di-counter. Harus dikomunikasikan, ada tahapan rilis hasil uji klinis fase 3, rilis penggunaan secara darurat, baru aktivitas program vaksinasinya yang bisa dalam bentuk simbolis hingga kemudian dilakukan serentak. Ini bisa dijadikan modal besar untuk membangun trust dari publik,” tandasnya.