Menelisik Belanja Negara di Masa Pandemi

Prof Candra Fajri Ananda PhD
Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia

SEJARAH telah mencatat, sepanjang 2020 kondisi ekonomi dunia porak-poranda sebagai imbas dari pandemi korona (Covid-19). Hal itu karena pandemi tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia.

Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak awal Maret 2020 berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial. Dampak tersebut berlanjut dengan menurunnya kinerja ekonomi di hampir semua sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Turunnya kinerja tersebut terjadi sejak memasuki 2020 yang tecermin dari laju pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya mencapai 2,97%. Angka itu kembali menurun signifikan pada kuartal II yang minus 5,32% hingga berujung resesi pada kuartal III dengan minus 3,49%.

Pada saat ekonomi tumbuh lambat atau terjadi resesi seperti sekarang, APBN menjadi katup pengaman bagi penyelamatan perekonomian nasional. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan fiskal yang instrumen utamanya berupa APBN adalah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan yang mencakup fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan. Selain itu juga melingkupi fungsi distribusi pendapatan dan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta fungsi stabilisasi ekonomi makro dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kerja Keras APBN 2020
Berjalan di tengah besarnya tekanan ekonomi akibat Covid-19, APBN Indonesia telah berupaya keras menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tak kian larut dalam resesi yang berkepanjangan. APBN 2020 telah bekerja keras dalam menyelamatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat dari serangan Covid. Penurunan penerimaan negara diiringi dengan kenaikan belanja menjadi keniscayaan yang ada pada APBN tahun 2020.

Banyaknya sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan perubahan target penerimaan maupun belanja dalam APBN 2020. Data menunjukkan bahwa hingga Desember 2020, defisit APBN setara minus 6,09% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan realisasi sebesar 92% dari target tahun ini Rp1.039,2 triliun.

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, defisit tahun 2020 jauh lebih besar di mana pada Desember 2019 defisit APBN hanya sebesar Rp348,7 triliun atau setara dengan 2,2% dari PDB.

Belanja negara menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19. Pada sisi belanja, data menunjukkan bahwa total realisasi belanja negara sementara pada 2020 sebesar Rp2.589,9 triliun. Capaian ini 94,6% dari target Rp2.739,2 triliun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. Terkait hal itu belanja pemerintah pusat pada 2020 mengalami kenaikan hingga 22,1% bila dibandingkan dengan realisasi 2019. Artinya pemerintah pusat tahun 2020 telah berbelanja hingga Rp1.827,4 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp1.055 triliun dan non-kementerian/lembaga Rp772,3 triliun.

Covid-19 telah banyak memberikan warna baru dalam pola belanja negara. Belanja dan insentif dirancang responsif dan ditargetkan untuk mendukung kebutuhan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di dalamnya memberikan subsidi bagi UMKM, dunia usaha, dan pemerintah daerah (pemda) yang menghadapi tantangan dinamis dan luar biasa akibat Covid.

Pada 2020, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp762,5 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas transfer ke daerah Rp691,4 triliun dan dana desa Rp71,1 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, refocusing dan realokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp145,7 triliun dan TKDD Rp94,2 triliun menjadi salah satu pendukung untuk penanganan Covid-19 dan program PEN.