Ingin Transparan, Menkes Minta KPK Awasi Pengadaan Vaksin Corona
Jum'at, 08 Januari 2021 - 18:14 WIB
loading...
A
A
A
"Mekanisme bilateral itu berbayar karena kita beli dari mereka. Sedangkan yang multilateral itu gratis karena melalui kerjasama internasional," ungkapnya.
Budi menegaskan, saat ini Indonesia membutuhkan 426 juta dosis untuk 181 juta orang. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut dilakukan pembelian melalui dua mekanisme.
"Kita infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda. Itu juga kita bicarakan ke KPK prosesnya seperi apa, pengadannya seprti apa," tandanya.
Atas dasar tersebut, menurut Budi, Kemenkes dan Kementerian BUMN sepakat untuk duduk bersama KPK membicarakan pengadaan vaksin agar dapat berjalan lancar untuk meminimalisir penyelewengan.
"Kami janji dengan teman-teman dari KPK kita akan secara transparan membuka seluruh prosesnya," katanya.
Budi menegaskan, saat ini Indonesia membutuhkan 426 juta dosis untuk 181 juta orang. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut dilakukan pembelian melalui dua mekanisme.
"Kita infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda. Itu juga kita bicarakan ke KPK prosesnya seperi apa, pengadannya seprti apa," tandanya.
Atas dasar tersebut, menurut Budi, Kemenkes dan Kementerian BUMN sepakat untuk duduk bersama KPK membicarakan pengadaan vaksin agar dapat berjalan lancar untuk meminimalisir penyelewengan.
"Kami janji dengan teman-teman dari KPK kita akan secara transparan membuka seluruh prosesnya," katanya.
(maf)
Lihat Juga :
