Khawatir Situasi Nasional, SBY Teringat Tahun 1964-1965
loading...
A
A
A
Dia mengaku saat itu juga turun ke lapangan untuk menyelesaikan konflik horizontal pasca krisis 1998, khususnya di Sampit, Poso, Ambon dan Maluku Utara.
"Untuk mengakhiri benturan dan kekerasan saja memerlukan waktu 3-4 tahun. Belum fase rekonsiliasi dan trust building yang juga memakan waktu yang lama. Masyarakat lokal saya yakini tahu bahwa korban jiwa dan kerusakan harta benda juga cukup besar," tuturnya
Menurut dia, jika polarisasi antar kubu politik sangat tajam, kehidupan demokrasi pasti tidak sehat. Memilih kandidat dan calon-calon pemimpin, baik di pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan apakah mereka memiliki identitas, paham ideologi dan politik yang sama.
Alhasil, kata dia, pertimbangan utama dalam memilih pemimpin seperti faktor integritas, kapasitas dan kesiapan untuk memimpin, dianggap tak lagi penting. Kalau hal begini menjadi kenyataan di Indonesia, dan dari tahun ke tahun makin ekstrem, bisa dibayangkan masa depan negeri ini.
Apabil polarisasi sosial dan politik ekstrem, kontestasi dalam Pemilu dan Pilkada bisa sangat keras dan tidak damai. Bagi Indonesia yang sepanjang sejarahnya selalu ada konflik, baik vertikal maupun horizontal, keadaan buruk seperti itu harus kita cegah dan hindari.
Oleh karena itu, lanjut SBY, mumpung belum terlalu jauh divisi dan polarisasi sosial serta politik di negeri ini, para pemimpin dan semua elemen bangsa harus sadar bahwa sesuatu harus dilaksanakan.
"Something must be done. Pembiaran dan inaction adalah dosa dan kesalahan besar. Di sisi lain, jangan pula ada yang justru menginginkan dan memelihara polarisasi sosial-politik yang tajam ini untuk kepentingan pribadi dan politiknya," katanya.
Apabila ada pihak-pihak yang berpikiran dan bertindak seperti itu, menurut dia, mereka bukan hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga tidak bermoral. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang sudah benar-benar terbelah dan terpolarisasi secara tajam, sangat tidak mudah untuk menyatukannya kembali.
"Untuk mengakhiri benturan dan kekerasan saja memerlukan waktu 3-4 tahun. Belum fase rekonsiliasi dan trust building yang juga memakan waktu yang lama. Masyarakat lokal saya yakini tahu bahwa korban jiwa dan kerusakan harta benda juga cukup besar," tuturnya
Menurut dia, jika polarisasi antar kubu politik sangat tajam, kehidupan demokrasi pasti tidak sehat. Memilih kandidat dan calon-calon pemimpin, baik di pusat maupun daerah, akan sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan apakah mereka memiliki identitas, paham ideologi dan politik yang sama.
Alhasil, kata dia, pertimbangan utama dalam memilih pemimpin seperti faktor integritas, kapasitas dan kesiapan untuk memimpin, dianggap tak lagi penting. Kalau hal begini menjadi kenyataan di Indonesia, dan dari tahun ke tahun makin ekstrem, bisa dibayangkan masa depan negeri ini.
Apabil polarisasi sosial dan politik ekstrem, kontestasi dalam Pemilu dan Pilkada bisa sangat keras dan tidak damai. Bagi Indonesia yang sepanjang sejarahnya selalu ada konflik, baik vertikal maupun horizontal, keadaan buruk seperti itu harus kita cegah dan hindari.
Oleh karena itu, lanjut SBY, mumpung belum terlalu jauh divisi dan polarisasi sosial serta politik di negeri ini, para pemimpin dan semua elemen bangsa harus sadar bahwa sesuatu harus dilaksanakan.
"Something must be done. Pembiaran dan inaction adalah dosa dan kesalahan besar. Di sisi lain, jangan pula ada yang justru menginginkan dan memelihara polarisasi sosial-politik yang tajam ini untuk kepentingan pribadi dan politiknya," katanya.
Apabila ada pihak-pihak yang berpikiran dan bertindak seperti itu, menurut dia, mereka bukan hanya tidak bertanggung jawab tetapi juga tidak bermoral. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang sudah benar-benar terbelah dan terpolarisasi secara tajam, sangat tidak mudah untuk menyatukannya kembali.
(dam)
Explore More