Konflik Lahan Masih Tinggi, Program Reforma Agraria Tak Berjalan Optimal
Kamis, 07 Januari 2021 - 13:31 WIB
loading...
Program reforma agraria dinilai belum berjalan optimal yang ditandai makin banyaknya konflik agraria. Foto/okezone
A
A
A
JAKARTA - Program Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi dinilai belum berjalan maksimal. Hingga saat ini konflik agraria di Tanah Air masih cukup tinggi.
"Reforma agraria itu salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik agraria. Ini pertanda bahwa paradigma pembangunan kita belum meletakkan reforma agraria sebagai basisnya," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Idham Arsyad dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).
(Baca:Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan)
Pernyataan Idham senada dengan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebutkan masih tingginya angka konflik agraria. Menurut Idham, belum suksesnya reforma agraria ditandai dengan lebih banyaknya peruntukan lahan kepada investor ketimbang didistribusikan untuk petani.
Di sisi lain, berbagai konflik agraria juga tidak tertangani karena tidak ada kelembagaan khusus untuk menyelesaikannya. "Padahal jumlahnya terus meningkat dan dampak sosial ekonomi bahkan keamanan juga sangat terasa," tuturnya.Solusi untuk persoalan ini, kata Idham Arsyad, pemerintah harus menjalankan reforma agraria dan membentuk kelembagaan khusus penyelesaian konflik agraria.
"Reforma agraria itu salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik agraria. Ini pertanda bahwa paradigma pembangunan kita belum meletakkan reforma agraria sebagai basisnya," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Idham Arsyad dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).
(Baca:Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan)
Pernyataan Idham senada dengan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebutkan masih tingginya angka konflik agraria. Menurut Idham, belum suksesnya reforma agraria ditandai dengan lebih banyaknya peruntukan lahan kepada investor ketimbang didistribusikan untuk petani.
Di sisi lain, berbagai konflik agraria juga tidak tertangani karena tidak ada kelembagaan khusus untuk menyelesaikannya. "Padahal jumlahnya terus meningkat dan dampak sosial ekonomi bahkan keamanan juga sangat terasa," tuturnya.Solusi untuk persoalan ini, kata Idham Arsyad, pemerintah harus menjalankan reforma agraria dan membentuk kelembagaan khusus penyelesaian konflik agraria.
Lihat Juga :
