Konflik Lahan Masih Tinggi, Program Reforma Agraria Tak Berjalan Optimal

Kamis, 07 Januari 2021 - 13:31 WIB
loading...
Konflik Lahan Masih...
Program reforma agraria dinilai belum berjalan optimal yang ditandai makin banyaknya konflik agraria. Foto/okezone
A A A
JAKARTA - Program Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi dinilai belum berjalan maksimal. Hingga saat ini konflik agraria di Tanah Air masih cukup tinggi.

"Reforma agraria itu salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik agraria. Ini pertanda bahwa paradigma pembangunan kita belum meletakkan reforma agraria sebagai basisnya," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Idham Arsyad dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

(Baca:Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan)

Pernyataan Idham senada dengan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebutkan masih tingginya angka konflik agraria. Menurut Idham, belum suksesnya reforma agraria ditandai dengan lebih banyaknya peruntukan lahan kepada investor ketimbang didistribusikan untuk petani.

Di sisi lain, berbagai konflik agraria juga tidak tertangani karena tidak ada kelembagaan khusus untuk menyelesaikannya. "Padahal jumlahnya terus meningkat dan dampak sosial ekonomi bahkan keamanan juga sangat terasa," tuturnya.Solusi untuk persoalan ini, kata Idham Arsyad, pemerintah harus menjalankan reforma agraria dan membentuk kelembagaan khusus penyelesaian konflik agraria.

Dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Rabu (6/1/2021), disebutkan bahwa sepanjang 2020, tercatat ada 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, ketika terjadi minus perekonomian nasional dan juga penerapan Pembatasan SOsial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak, termasuk ruang gerak investasi dan modal, justru perampasan tanah berskala besar pada 2020 tidak menurun.

(Baca:Menteri Agraria dan Tata Ruang: Mafia Tanah Indonesia Luar Biasa!)

Dikatakan Dewi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, seharusnya konflik agraria bisa direm karena kegiatan ekonomi yang menurun. Sebab, dengan adanya resesi ekonomi, rencana investasi dan ekspansi bisnis semestinya membuat perusahaan bersikap menahan diri dengan melakukan efisiensi bisnis.



KPA mencatat jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing justru meningkat 28% dan 100% dibanding 2019. "Ini anomali yang menurut kami cukup aneh karena justru ekspansi bisnis, ekspansi para pemodal, banyak dilakukan di sektor-sektor yang membutuhkan tanah skala besar seperti sektor perkebunan dan kehutanan," ujar Dewi.
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jokowi Bersedia Jadi...
Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara
Prabowo Bangga Indonesia...
Prabowo Bangga Indonesia Pernah Dipimpin SBY dan Jokowi
Ubedilah Badrun Sebut...
Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi
Buktikan Negara Hukum,...
Buktikan Negara Hukum, Pemerintah Harus Segera Tuntaskan Kasus Pagar Laut
HGB Sudah Resmi Tapi...
HGB Sudah Resmi Tapi Dikucilkan
Tuding OCCRP Proksi...
Tuding OCCRP Proksi untuk Sudutkan Jokowi, Joman: Kita Pantas Curiga!
7 Fakta tentang Masuknya...
7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024
Masuk Daftar Pemimpin...
Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup versi OCCRP, Jokowi: Framing Jahat
9 Pati TNI Jadi Perisai...
9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?
Rekomendasi
Diterjang Puting Beliung,...
Diterjang Puting Beliung, Puluhan Rumah di 6 Kecamatan di Bekasi Rusak
Langkah Kenriz Terhenti...
Langkah Kenriz Terhenti di Indonesian Idol XIII, Ini 6 Peserta yang Bertahan
10 Amalan Wanita Haid...
10 Amalan Wanita Haid di Malam Lailatul Qadar agar Tetap Dapat Keutamaannya, Jangan Dilewatkan!
Berita Terkini
Menavigasi Dwifungsi...
Menavigasi Dwifungsi TNI-Polri dalam Pusaran Reformasi dan Realitas Kontemporer
6 menit yang lalu
Partai Perindo Apresiasi...
Partai Perindo Apresiasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024, Angin Segar Pacu Layanan Publik Terjaga Optimal
13 menit yang lalu
Pakar Hukum Sebut Aset...
Pakar Hukum Sebut Aset Budi Said Bisa Disita PT Antam usai Kalah PK
16 menit yang lalu
Tok, Komisi I DPR Sepakat...
Tok, Komisi I DPR Sepakat RUU TNI Disahkan Menjadi UU Dalam Rapat Paripurna
18 menit yang lalu
Kemenag Targetkan Pengumpulan...
Kemenag Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional Naik 10% pada 2025
36 menit yang lalu
Maruarar Sirait hingga...
Maruarar Sirait hingga Saifullah Yusuf Datangi KPK, Bahas Apa?
39 menit yang lalu
Infografis
5 Alasan Kapal Induk...
5 Alasan Kapal Induk AS Tak Lagi Relevan dalam Perang Masa Depan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved