Konflik Lahan Masih Tinggi, Program Reforma Agraria Tak Berjalan Optimal

JAKARTA - Program Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi dinilai belum berjalan maksimal. Hingga saat ini konflik agraria di Tanah Air masih cukup tinggi.

"Reforma agraria itu salah satu tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik agraria. Ini pertanda bahwa paradigma pembangunan kita belum meletakkan reforma agraria sebagai basisnya," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Idham Arsyad dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

(Baca:Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan)

Pernyataan Idham senada dengan catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebutkan masih tingginya angka konflik agraria. Menurut Idham, belum suksesnya reforma agraria ditandai dengan lebih banyaknya peruntukan lahan kepada investor ketimbang didistribusikan untuk petani.

Di sisi lain, berbagai konflik agraria juga tidak tertangani karena tidak ada kelembagaan khusus untuk menyelesaikannya. "Padahal jumlahnya terus meningkat dan dampak sosial ekonomi bahkan keamanan juga sangat terasa," tuturnya.Solusi untuk persoalan ini, kata Idham Arsyad, pemerintah harus menjalankan reforma agraria dan membentuk kelembagaan khusus penyelesaian konflik agraria.

Dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Rabu (6/1/2021), disebutkan bahwa sepanjang 2020, tercatat ada 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, ketika terjadi minus perekonomian nasional dan juga penerapan Pembatasan SOsial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak, termasuk ruang gerak investasi dan modal, justru perampasan tanah berskala besar pada 2020 tidak menurun.

(Baca:Menteri Agraria dan Tata Ruang: Mafia Tanah Indonesia Luar Biasa!)

Dikatakan Dewi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, seharusnya konflik agraria bisa direm karena kegiatan ekonomi yang menurun. Sebab, dengan adanya resesi ekonomi, rencana investasi dan ekspansi bisnis semestinya membuat perusahaan bersikap menahan diri dengan melakukan efisiensi bisnis.



KPA mencatat jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing justru meningkat 28% dan 100% dibanding 2019. "Ini anomali yang menurut kami cukup aneh karena justru ekspansi bisnis, ekspansi para pemodal, banyak dilakukan di sektor-sektor yang membutuhkan tanah skala besar seperti sektor perkebunan dan kehutanan," ujar Dewi.

Sebelumnya di penghujung 2020 lalu, Presiden Jokowi bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus mencari solusinya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjalankan Program Reforma Agraria agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

(Baca:Sengketa Lahan di Megamendung dan Labuan Bajo, Pemerintah Standar Ganda?)

"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," ujar Jokowi saat memberikan pengantar seperti dalam keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, pemerintah dan para pegiat reforma agraria berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

"Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu," ujar Moeldoko.