UU Pemilu Berubah Setiap 5 Tahun, PKPI Anggap Hanya Buang Energi

Kamis, 07 Januari 2021 - 10:44 WIB
loading...
UU Pemilu Berubah Setiap...
Juru Bicara PKPI Sonny Tulung. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Bergulirnya rencana Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disorot sejumlah pihak. Salah satunya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menilai rencana revisi UU Pemilu hanya buang energi.

"Reformasi telah membuka kesempatan untuk suara seluruh komponen masyarakat dapat diakomodir di legislatif. Selama 32 tahun keran tersebut dibatasi. Setelah dibuka lebar dan kita semua merasakan manfaatnya, jangan coba untuk ditutup kembali secara bertahap," jelas Juru Bicara PKPI Sonny Tulung, Kamis (7/1/2021).

Sonny menyoroti munculnya rencana kenaikan parliamentary threshold / ambang batas perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. "Menaikkan PT menjadi 7% adalah nyata-nyata merupakan upaya untuk menutup kesempatan bagi partai-partai menengah dan kecil, untuk dapat berkiprah di parlemen. Bukan hanya jutaan suara sah pemilih akan hangus begitu saja, keterwakilan suara rakyat pun diperkecil. Apakah ini bentuk demokrasi yang kita impikan?" katanya.

(Baca juga: Normalisasi Jadwal Pilkada ).

PKPI tentu saja mendukung evaluasi terhadap UU Pemilu demi tercapainya penyempurnaan sistem dan menguatkan Demokrasi. Namun, satu periode pemilu tentunya terlalu singkat, dan belum mampu untuk dapat secara menyeluruh melihat semua aspek. "Jangan sampai hanya karena kepentingan jangka pendek, maka UU Pemilu ini diubah. Kalau setiap lima tahun diubah, maka habis energi kita! Kami melihat bahwa idealnya tiga sampai dengan lima periode pemilu, sehingga kita dapat melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh, untuk melakukan perubahan," kata Sonny Tulung
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Revisi UU Pemilu Belum...
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Golkar Usul Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Jimly, Mahfud, dan Refly...
Jimly, Mahfud, dan Refly Hadiri RDPU Komisi II DPR Bahas Pemilu
Prabowo Tantang Lawan...
Prabowo Tantang Lawan Politik: Nggak Suka Sama Saya? Silakan Maju di 2029!
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki,...
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki, Warga Cilegon Ancam Golput di Pemilu 2029
Rekomendasi
Fundamental Solid, Perbanas...
Fundamental Solid, Perbanas Tegaskan Kesiapan Perbankan Dukung Ekonomi RI
Nasabah MNC Bank Apresiasi...
Nasabah MNC Bank Apresiasi Program Tabungan Dahsyat Berhadiah
Tol Kataraja Siap Beroperasi...
Tol Kataraja Siap Beroperasi Akhir Tahun 2026, Bandara Soetta-PIK 2 Hanya 7 Menit
Berita Terkini
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Infografis
5 Negara BRICS Terkuat...
5 Negara BRICS Terkuat di Tahun 2025 Versi Global Fire Power
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved