Kasus Covid-19 Meledak, Kegiatan di Jawa-Bali Dibatasi
Kamis, 07 Januari 2021 - 07:13 WIB
loading...
A
A
A
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) membenarkan adanya kecenderungan kasus Covid-19 meningkat. Hal ini diidentifikasi terjadi setiap setelah liburan panjang, dengan rata-rata kasus aktif itu naik antara 30 sampai 40%. Jika tidak diatasi, kondisi ini akan memberikan tekanan ke rumah sakit (RS) dan tenaga kesehatan. “Apalagi, pada kenyataannya event sebelum mulai liburan kondisi rumah sakit kita sudah lumayan penuh. Beberapa sudah sangat penuh. Tenaga kesehatan kita juga sudah cukup lama dan cukup letih menangani pandemi ini,” ungkapnya.
Budi meminta tolong agar masyarakat dapat melakukan pembatasan mobilitas selama dua pekan, mulai 11 Januari, demi membantu tugas para tenaga kesehatan. BGS pun menyebut hingga kini sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan meninggal. ”Dan jangan lupa memakai masker. Sekali lagi, jangan lupa memakai masker, dan sekali lagi jangan lupa memakai masker. Itu adalah hal yang sangat penting selain mencuci tangan dan menjaga jarak,” paparnya.
Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan pentingnya upaya bersama-sama mengatasi persebaran Covid-19. Dia menyebut peningkatan kasus bukan hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara, sehingga kota-kota seperti Bangkok, Tokyo, dan London memberlakukan lockdown.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden meminta jajarannya bekerja keras agar pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) bisa dilaksanakan di lapangan. Langkah ini diperlukan mengingat disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) masyarakat itu berkurang. Secara khusus dia meminta agar kepala daerah bisa kembali menggencarkan disiplin terhadap protokol kesehatan. “Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ini berkurang. Karena itu, saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan. Tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun,” ucapnya.
Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mendukung kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah untuk daerah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari. Pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Komite Penanggulangan Covid-9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.
Namun, Melki ingin agar kebijakan serupa diterapkan di daerah lain di Indonesia, khususnya yang memenuhi empat kriteria PSBB itu. Melki juga berpandangan, selain empat kategori di atas, bagi daerah dengan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan (faskes), baik itu rumah sakit (RS), puskesmas atau klinik yang banyak terjangkit Covid-19, sebaiknya diterapkan juga kebijakan PSBB dan diberi bantuan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi, atau politeknik kesehatan. "Dan yang dilatih dan disiapkan serta diberi insentif yang memadai oleh KPC PEN melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," imbuhnya.
Menurut Melki, kebijakan PSBB ini penting untuk menekan persebaran Covid-19 di daerah terdampak yang angkanya tinggi, sekaligus secara paralel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI dibantu aparat daerah. "Masyarakat perlu terus-menerus diedukasi dan diingatkan oleh semua tokoh agar secara sadar melakukan protokol kesehatan sejak dari dalam rumah," desak politikus Partai Golkar itu.
Budi meminta tolong agar masyarakat dapat melakukan pembatasan mobilitas selama dua pekan, mulai 11 Januari, demi membantu tugas para tenaga kesehatan. BGS pun menyebut hingga kini sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan meninggal. ”Dan jangan lupa memakai masker. Sekali lagi, jangan lupa memakai masker, dan sekali lagi jangan lupa memakai masker. Itu adalah hal yang sangat penting selain mencuci tangan dan menjaga jarak,” paparnya.
Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan pentingnya upaya bersama-sama mengatasi persebaran Covid-19. Dia menyebut peningkatan kasus bukan hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara, sehingga kota-kota seperti Bangkok, Tokyo, dan London memberlakukan lockdown.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden meminta jajarannya bekerja keras agar pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) bisa dilaksanakan di lapangan. Langkah ini diperlukan mengingat disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) masyarakat itu berkurang. Secara khusus dia meminta agar kepala daerah bisa kembali menggencarkan disiplin terhadap protokol kesehatan. “Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ini berkurang. Karena itu, saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan. Tadi surveinya memang disiplin terhadap protokol kesehatan ini menurun,” ucapnya.
Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mendukung kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah untuk daerah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari. Pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Komite Penanggulangan Covid-9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.
Namun, Melki ingin agar kebijakan serupa diterapkan di daerah lain di Indonesia, khususnya yang memenuhi empat kriteria PSBB itu. Melki juga berpandangan, selain empat kategori di atas, bagi daerah dengan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas kesehatan (faskes), baik itu rumah sakit (RS), puskesmas atau klinik yang banyak terjangkit Covid-19, sebaiknya diterapkan juga kebijakan PSBB dan diberi bantuan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi, atau politeknik kesehatan. "Dan yang dilatih dan disiapkan serta diberi insentif yang memadai oleh KPC PEN melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," imbuhnya.
Menurut Melki, kebijakan PSBB ini penting untuk menekan persebaran Covid-19 di daerah terdampak yang angkanya tinggi, sekaligus secara paralel dilakukan operasi penegakan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan 3M oleh aparat penegak hukum Polri dan TNI dibantu aparat daerah. "Masyarakat perlu terus-menerus diedukasi dan diingatkan oleh semua tokoh agar secara sadar melakukan protokol kesehatan sejak dari dalam rumah," desak politikus Partai Golkar itu.
Lihat Juga :