Ancaman Serius Pertahanan RI

Rabu, 06 Januari 2021 - 06:09 WIB
loading...
Ancaman Serius Pertahanan...
Penemuan pesawat tanpa awak (drone) bawah laut atau seaglider di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Foto/Koran SINDO
A A A
JAKARTA - Penemuan pesawat tanpa awak (drone) bawah laut atau seaglider di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan TNI. Apalagi temuan ini merupakan kali ketiga.



Perlunya perhatian serius tersebut di antaranya disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. Sejumlah pengamat militer dan intelijen seperti Susaningtyas Kertopati dan Riefqi Muna juga menekankan hal sama.

Ancaman Serius Pertahanan RI


Dalam pandangannya mereka, fakta adanya temuan seaglider tersebut mengindikasikan adanya kepentingan militer negara asing di wilayah Indonesia. Di sisi lain, itu berarti sistem pertahanan yang dimiliki TNI kebobolan sehingga alutsista asing bisa leluasa memasuki wilayah Indonesia. (Baca: Temuan Drone Bawah Laut Sudah Tiga Kali, Perlu Perhatian Serius)

Sebagai informasi, seaglider terakhir yang membuat geger ditemukan seorang nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 26 Desember lalu. Pihak TNI menyebut peranti itu ditujukan untuk kepentingan survei bawah laut atau oseanografi. Dugaan yang mengemuka, seaglider milik China.

"Penemuan drone bawah laut di wilayah Selayar, Sulawesi Selatan, harus menjadi catatan penting kita sebagai bangsa, terutama untuk pertahanan dan keamanan kita," ujar Abdul Kadir Karding.

Dia menilai penemuan itu mengindikasikan posisi pertahanan keamanan Indonesia belum mampu deteksi terhadap upaya pihak lain untuk menjebol pertahanan negeri ini. Karena itu, dia menekankan pentingnya pemerintah memperkuat dan mempercanggih sistem pertahanan yang mampu mendeteksi sekecil apa pun infiltrasi pihak asing. (Baca juga: Hindarkan Anak dari Celaan dan Cacian)

Karding juga menggarisbawahi, jika benar glider berasal dari China, Menteri Pertahanan atau TNI AL kita melakukan klarifikasi itu kepada mereka. Klarifikasi diperlukan agar negara mengetahui motif sesungguhnya.

"Di luar itu, harus ada upaya penyelidikan lebih lanjut di internal pertahanan kita untuk melakukan penyelidikan ini bahwa sesungguhnya apakah ini sengaja dipasang oleh negara lain atau ada faktor-faktor lain," ucapnya.

Sukamta juga meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengungkap pemilik seaglider tersebut untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dia menegaskan pihaknya juga perlu mengetahui isi dari benda tersebut dan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan dengan melihat isi rekaman yang ada di dalamnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Berpengalaman di Perang...
Berpengalaman di Perang Ukraina, Sky-Watch Luncurkan Drone Jarak Jauh RQ-70 Dainn
Amankan Piala Dunia...
Amankan Piala Dunia 2026, AS Kerahkan Sistem Pertahanan Anti-drone
Eropa Memanas! Jet tempur...
Eropa Memanas! Jet tempur Prancis Tembak Jatuh Drone Rusia di Latvia
Rekomendasi
Kelompok Studi Mahasiswa...
Kelompok Studi Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Antusias Ikuti Edukasi Pasar Modal dari MNC Sekuritas
Asabri Gandeng 119 RS...
Asabri Gandeng 119 RS TNI Perluas Akses Jaminan Sosial Prajurit
FIFGROUP Raih Lima Penghargaan...
FIFGROUP Raih Lima Penghargaan di HR Asia Awards 2026
Berita Terkini
Belajar dari Inggris,...
Belajar dari Inggris, Tembakau Alternatif Bisa Hentikan Kebiasaan Merokok
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Beri Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Advokat
Polisi Tahan 2 Tersangka...
Polisi Tahan 2 Tersangka Baru Kasus TPPU Tambang Emas Ilegal
PKB Instruksikan DPC...
PKB Instruksikan DPC dan DPW Berdialog dengan Mahasiswa
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Prabowo Batal Hadiri...
Prabowo Batal Hadiri KTT ASEAN-Rusia, Istana Ungkap Alasannya
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved