Pihak Unpad Diharapkan Cermat dalam Seleksi Pejabat

JAKARTA - Beredar pengangkatan Surat Keputusan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Padjajaran ( Unpad ) Bandung yang merupakan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sontak kejadian tersebut menuai respons publik dan meminta jajaran rektor Unpad mencabut SK tersebut. (Baca juga: Baru Jabat Wakil Dekan 2 Hari, Dosen Unpad Dicopot Dari Jabatannya karena Pernah Jadi Pengurus HTI)

Senin 4 Januari 2021 pihak rektorat Unpad memberikan pernyataan resmi berkaitan hal tersebut. Rektor Unpad secara resmi memberhentikan dan mengganti kader HTI Asep Agus Handaka Suryana yang pernah menjabat Ketua DPD II HTI Kota Bandung tersebut.

(Baca juga: Dicopot Dari Jabatan Wakil Dekan Unpad Karena Terlibat HTI, Ini Komentar AHS)

Asep digantikan oleh Eddy Afriyanto sebagai Wadek Bidang Sumberdaya dan Organisasi FPIK melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 87/UN6.RKT/Kep/HK/2021. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, alumni Unpad lintas fakultas dan generasi mendukung langkah rektor Unpad tersebut.

Dalam konferensi persnya, para alumni yang menamakan diri Alumni Unpad Peduli Pancasila menyatakan dukungan atas tindakan rektor Unpad yang notabene sebagai pimpinan lembaga Perguruan Tinggi dan memiliki peran serta tanggung jawab terhadap proses pendidikan intelektual muda sebagai generasi penerus bangsa.

Sudah selayaknya rektor ikut mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut di atas. Apalagi HTI merupakan organisasi terlarang yang sudah sangat terang-terangan ingin menegakkan khilafah, membubarkan NKRI serta mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

"Sebagai alumni, kami sangat meminta rektor Unpad untuk lebih cermat dalam melakukan proses seleksi serta meneliti track record calon kandidat yang akan diangkat menjadi pejabat di lingkungan Unpad. Karena jejak digital yang bersangkutan di media sosial menunjukkan calon pejabat tersebut adalah pimpinan HTI di Kota Bandung," ujar Perwakilan alumni Unpad Peduli Pancasila Budi Hermansyah yang membacakan pernyataan sikap tersebut.

"Kita mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbud untuk segera menginvestigasi latar belakang dan rekam jejak pejabat di lingkungan PTN,” ujar alumni Fakultas Sastra Unpad 1989 itu.

Selanjutnya Umi Latifah membacakan poin-poin rekomendasi pernyataan sikap tersebut . Alumni Unpad Peduli Pancasila merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menurunkan tim investigasi untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif atas latar belakang para pejabat di lingkungan PTN.

Dia menyarankan agar pihak aparat hukum serta Badan Intelejen Negera ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad karena hal ini berkaitan menyangkut ideologi negara. Sehingga bisa terdeteksi profiling siapapun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti Pancasila di lingkungan Universitas Padjadjaran.

“Profiling sivitas akademika di lingkungan Unpad dan PTN lainnya menjadi penting agar jajaran rektorat tidak kecolongan lagi. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga buat semua pihak. Jangan sampai simpatisan, apalagi kader dan pimpinan ormas terlarang dan berusaha ingin menggantikan ideologi negara, masih menduduki ASN di lingkungan PTN,” pungkas alumni Fakultas Sastra Unpad 1990.

Konperensi Pers Pernyataan Sikap ini selain dihadiri puluhan alumni juga ditandatangani ratusan alumni Unpad lintas fakultas dan angkatan (4/1) di Kampus Unpad Dipati Ukur Bandung.