Alasan Mitigasi Kamtibmas, Tiga Figur Ini Berpeluang Jadi Kapolri
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian (Kompolnas) mengaku baru akan menyerahkan calon Kapolri untuk mengganti Kapolri Jenderal Idham Azis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni sebelum anggota DPR selesai melakukan reses 10 Januari 2021.
Namun demikian, soal nama-nama calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu masih tertutup rapat. (Baca juga: Kompolnas Sebut Nama Calon Kapolri Diserahkan ke Presiden Sebelum 10 Januari)
Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, saat ini dibutuhkan figur yang tepat dalam melakukan mitigasi keamanan dalam negeri. Dia menyebut figur itu yang kompeten, diterima oleh organisasi Polri, diterima oleh masyarakat, dan paling penting menjadi pilihan Presiden.
(Baca juga: Komisi III Prediksi Surat Calon Kapolri Masuk DPR Pertengahan Januari 2021)
"Perlu beberapa pertimbangan seperti sisa massa kerja hingga pensiun, senioritas, dan rekam jejak kandidat," kata Stanislaus saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/1/2021).
(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi Dinilai Lebih Suka Situasi Tenang Daripada Buat Gaduh)
Dia menuturkan, dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang cenderung dinamis, ancaman yang asimetris, dan ketidakpastian politik yang tinggi, maka kandidat Kapolri harus mempunyai kompetensi untuk memimpin Polri secara profesional dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Stanislaus pun memprediksi, setidaknya ada tiga Jenderal bintang tiga Polri yang berpeluang meneruskan estafet kepemimpinan di tubuh Polri berdasarkan kebutuhan 'mitigasi' Kamtibmas tersebut.
"Ada tiga nama yang berpeluang besar menjadi kandidat Kapolri, yaitu Komjen Gatot Eddy Pramono, yang menjabat sebagai Wakapolri, alumni Akpol 1988, dengan masa dinas aktif hingga 2023; kedua adalah Komjen Agus Andrianto, saat ini menjabat sebagai Kabaharkam, alumni Akpol 1989, dengan masa dinas hingga 2025; dan ketiga adalah Komjen Boy Rafli Amar, yang sekarang menjabat sebagai Kepala BNPT, alumni Akpol 1988 ini masa dinas aktif hingga 2023," bebernya.
Lihat Juga: Profil Brigjen Pol Gatot Haribowo, Teman Seangkatan Kapolri yang Jadi Kapolda Papua Barat Daya Pertama
Namun demikian, soal nama-nama calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu masih tertutup rapat. (Baca juga: Kompolnas Sebut Nama Calon Kapolri Diserahkan ke Presiden Sebelum 10 Januari)
Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan, saat ini dibutuhkan figur yang tepat dalam melakukan mitigasi keamanan dalam negeri. Dia menyebut figur itu yang kompeten, diterima oleh organisasi Polri, diterima oleh masyarakat, dan paling penting menjadi pilihan Presiden.
(Baca juga: Komisi III Prediksi Surat Calon Kapolri Masuk DPR Pertengahan Januari 2021)
"Perlu beberapa pertimbangan seperti sisa massa kerja hingga pensiun, senioritas, dan rekam jejak kandidat," kata Stanislaus saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/1/2021).
(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi Dinilai Lebih Suka Situasi Tenang Daripada Buat Gaduh)
Dia menuturkan, dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang cenderung dinamis, ancaman yang asimetris, dan ketidakpastian politik yang tinggi, maka kandidat Kapolri harus mempunyai kompetensi untuk memimpin Polri secara profesional dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Stanislaus pun memprediksi, setidaknya ada tiga Jenderal bintang tiga Polri yang berpeluang meneruskan estafet kepemimpinan di tubuh Polri berdasarkan kebutuhan 'mitigasi' Kamtibmas tersebut.
"Ada tiga nama yang berpeluang besar menjadi kandidat Kapolri, yaitu Komjen Gatot Eddy Pramono, yang menjabat sebagai Wakapolri, alumni Akpol 1988, dengan masa dinas aktif hingga 2023; kedua adalah Komjen Agus Andrianto, saat ini menjabat sebagai Kabaharkam, alumni Akpol 1989, dengan masa dinas hingga 2025; dan ketiga adalah Komjen Boy Rafli Amar, yang sekarang menjabat sebagai Kepala BNPT, alumni Akpol 1988 ini masa dinas aktif hingga 2023," bebernya.
Lihat Juga: Profil Brigjen Pol Gatot Haribowo, Teman Seangkatan Kapolri yang Jadi Kapolda Papua Barat Daya Pertama
(maf)