Masyarakat yang Pulang Liburan Disarankan Karantina di Rumah 7 Hari
Sabtu, 02 Januari 2021 - 08:41 WIB
loading...
Calon penumpang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020). Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan masyarakat yang baru pulang mudik atau liburan agar melakukan karantina mandiri di rumah sebelum beraktivitas kembali.
Menurut Dicky, kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 melalui pemeriksaan rapid test antigen tidak terlalu berjalan efektif.
"Walaupun ada kebijakan pemeriksaan rapid test antigen ya, kalau itu tidak dilakukan dengan konsisten dan komitmennya jelas, ya tidak efektif juga. Itu harus disertai karantina. Contoh pada saat ini yang pulang mudik, atau yang berlibur ini mereka harus dipastikan tujuh hari setidaknya diam di rumah," katanya ketika dihubungi, Sabtu (2/1/2021).
(Baca juga: Tahun Baru, Kasus COVID-19 di AS Tembus 20 Juta ).
Terapkan WFH
Bahkan, kata Dicky, perusahaan-perusahaan seharusnya menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) . Batas waktunya, sambung Dicky, tidak ditentukan sampai pandemi Covid-19 dinilai sudah terkendali.
(Baca juga: Awal Tahun 2021 Positif Covid-19 Bertambah 8.072 Kasus ).
"Nah, WFH itu juga harus dilakukan. WFH ini kondisi yang harus dilakukan setidaknya sampai situasi pandemi terkendali, yang saat ini masih tidak terkendali," tuturnya.
Dicky mengatakan, tingginya angka positivity rate di Indonesia jauh dari standar aman yang ditetapkan WHO memastikan bahwa Pandemi Covid-19 belum bisa terkendali. Per Jumat 1 Januari 2021, angka positivity rate Indonesia mencapai 15,8 persen.
"Positivity rate kalau itu lebih dari 10 persen artinya situasi pandemi tidak terkendali. Kalau lebih dari 20 persen, artinya selain penyebaran tidak terkendali juga sudah terjadi outbreak besar," ujarnya.
Menurut Dicky, kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 melalui pemeriksaan rapid test antigen tidak terlalu berjalan efektif.
"Walaupun ada kebijakan pemeriksaan rapid test antigen ya, kalau itu tidak dilakukan dengan konsisten dan komitmennya jelas, ya tidak efektif juga. Itu harus disertai karantina. Contoh pada saat ini yang pulang mudik, atau yang berlibur ini mereka harus dipastikan tujuh hari setidaknya diam di rumah," katanya ketika dihubungi, Sabtu (2/1/2021).
(Baca juga: Tahun Baru, Kasus COVID-19 di AS Tembus 20 Juta ).
Terapkan WFH
Bahkan, kata Dicky, perusahaan-perusahaan seharusnya menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) . Batas waktunya, sambung Dicky, tidak ditentukan sampai pandemi Covid-19 dinilai sudah terkendali.
(Baca juga: Awal Tahun 2021 Positif Covid-19 Bertambah 8.072 Kasus ).
"Nah, WFH itu juga harus dilakukan. WFH ini kondisi yang harus dilakukan setidaknya sampai situasi pandemi terkendali, yang saat ini masih tidak terkendali," tuturnya.
Dicky mengatakan, tingginya angka positivity rate di Indonesia jauh dari standar aman yang ditetapkan WHO memastikan bahwa Pandemi Covid-19 belum bisa terkendali. Per Jumat 1 Januari 2021, angka positivity rate Indonesia mencapai 15,8 persen.
"Positivity rate kalau itu lebih dari 10 persen artinya situasi pandemi tidak terkendali. Kalau lebih dari 20 persen, artinya selain penyebaran tidak terkendali juga sudah terjadi outbreak besar," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
