Jelang HUT ke-48, PDIP Singgung Politik Identitas dan Biaya Tinggi Demokrasi
Rabu, 30 Desember 2020 - 07:24 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajak rakyat Indonesia merefleksikan kembali bagaimana sistem politik Indonesia di tengah menguatnya politik identitas serta politik berbiaya tinggi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jelang perayaan HUT ke- 48 pada 10 Januari 2021, PDI Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia merefleksikan kembali bagaimana sistem politik Indonesia di tengah menguatnya politik identitas serta politik berbiaya tinggi. Indonesia membutuhkan partai politik yang berideologi demi memastikan demokrasi mampu menyejahterakan rakyat di tengah hantaman oligarki serta penetrasi neoliberalisme.
Hal itu terungkap dalam webinar nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema 'Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi', Selasa (29/12/2020) malam. (Baca juga: Sebanyak 13,3% Publik Setuju Indonesia Menjadi Negara Agama)
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keynote speech, menjelaskan pihaknya berterima kasih dengan kepercayaan rakyat. Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan PDIP akan jadi pemenang pemilu dengan perolehan suara 31% jika pemilu dilaksanakan hari ini. Namun demikian, Hasto mengatakan, pihaknya justru merasa prihatin karena sistem politik Indonesia masih menghadapi permasalahan biaya politik tinggi yang akut. (Baca juga: Pramono Anung: Biaya politik di Indonesia mahal)
Kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara membuktikan. Dimana politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati incumbent yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Politik berbiaya tinggi ini dampak dari liberalisasi politik pascakrisis ekonomi 1997/1998. Hasto mengatakan terjadi global reproduction of American Politic lewat Letter of Intent IMF. Struktur dan sistem politik Indonesia dirubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital. Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa. (Baca juga: PDIP Anggap Keputusan Jokowi Gratiskan Vaksin Bukti Negara Hadir)
Dampak negatifnya, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans nasional. Politik kebencian pun masuk ke dalam kampus. Hasto mengutip survei Setara Institute yang menemukan ada 10 kampus negeri yang terpapar paham radikalisme agama. Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang berusaha memaksakan penyeragaman budaya. Karena itulah pada Kongres terakhir di awal 2020 lalu, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem sehingga mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, dan berbagai solusi lainnya.
Hal itu terungkap dalam webinar nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema 'Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi', Selasa (29/12/2020) malam. (Baca juga: Sebanyak 13,3% Publik Setuju Indonesia Menjadi Negara Agama)
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keynote speech, menjelaskan pihaknya berterima kasih dengan kepercayaan rakyat. Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan PDIP akan jadi pemenang pemilu dengan perolehan suara 31% jika pemilu dilaksanakan hari ini. Namun demikian, Hasto mengatakan, pihaknya justru merasa prihatin karena sistem politik Indonesia masih menghadapi permasalahan biaya politik tinggi yang akut. (Baca juga: Pramono Anung: Biaya politik di Indonesia mahal)
Kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara membuktikan. Dimana politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati incumbent yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Politik berbiaya tinggi ini dampak dari liberalisasi politik pascakrisis ekonomi 1997/1998. Hasto mengatakan terjadi global reproduction of American Politic lewat Letter of Intent IMF. Struktur dan sistem politik Indonesia dirubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital. Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa. (Baca juga: PDIP Anggap Keputusan Jokowi Gratiskan Vaksin Bukti Negara Hadir)
Dampak negatifnya, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans nasional. Politik kebencian pun masuk ke dalam kampus. Hasto mengutip survei Setara Institute yang menemukan ada 10 kampus negeri yang terpapar paham radikalisme agama. Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang berusaha memaksakan penyeragaman budaya. Karena itulah pada Kongres terakhir di awal 2020 lalu, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem sehingga mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, dan berbagai solusi lainnya.
Lihat Juga :
