Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sepakat dengan KontraS, Fadli Zon: Peristiwa 6 Anggota FPI Tewas Langgar HAM
loading...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( KontraS ) Fatia Maulidiyanti menegaskan kembali, penembakan enam anggota Front Pembela Islam ( FPI ) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
(Baca juga: 6 Anggota FPI Ditembak Mati, KontraS Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi)
"Ini pelanggaran HAM karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian," kata Fatia dalam diskusi Indonesia Leaders Talk '6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita' di Youtube Front TV, Jumat 25 Desember 2020.
(Baca juga: Penembakan 6 Anggota FPI, PKS Dukung Komnas HAM Segera Tuntaskan Investigasi)
Merespons hal ini, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon sepakat, bahwa peristiwa kematian 6 anggota FPI ini merupakan pelanggaran HAM.
(Baca juga: Audensi dengan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, KPK Desak Pusat Usut Tuntas Penembakan Anggota FPI)
"Saya membaca bahwa Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saya kira sudah ada tokoh dan pakar yang menyatakan hal serupa," ucap Fadli Zon, seperti dikutip SINDOnews dari akun Youtube Fadli Zon Official, Sabtu (26/12/2020).
"Saya termasuk bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena telah menghilangkan nyawa 6 orang anak-anak muda Indonesia. Dengan kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang, insyaallah 6 orang syuhada anggota FPI ini," tambahnya.
(Baca juga : Diam-diam, Pentagon Siapkan Skenario Jika Trump Berlakukan Darurat Militer )
Politikus kelahiran 1 Juni 1971 ini mengungkapkan, masyarakat menginginkan agar dibentuk tim gabungan pencari fakta, agar perisitiwa ini ditangani oleh satu lembaga atau tim pencari fakta independen. Yang bisa transparan dan akuntabel di mata publik.
"Sekarang memang ditangani Komnas HAM, tentu sekarang kita berharap kepada Komnas HAM untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya, tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi, tetapi Komnas HAM bisa investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tutup Fadli Zon.
(Baca juga: 6 Anggota FPI Ditembak Mati, KontraS Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi)
"Ini pelanggaran HAM karena adanya penembakan sewenang-wenang yang memang dilakukan oleh institusi negara melalui kepolisian," kata Fatia dalam diskusi Indonesia Leaders Talk '6 Nyawa dan Kemanusiaan Kita' di Youtube Front TV, Jumat 25 Desember 2020.
(Baca juga: Penembakan 6 Anggota FPI, PKS Dukung Komnas HAM Segera Tuntaskan Investigasi)
Merespons hal ini, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon sepakat, bahwa peristiwa kematian 6 anggota FPI ini merupakan pelanggaran HAM.
(Baca juga: Audensi dengan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, KPK Desak Pusat Usut Tuntas Penembakan Anggota FPI)
"Saya membaca bahwa Koordinator KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) menyatakan ini sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Saya kira sudah ada tokoh dan pakar yang menyatakan hal serupa," ucap Fadli Zon, seperti dikutip SINDOnews dari akun Youtube Fadli Zon Official, Sabtu (26/12/2020).
"Saya termasuk bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena telah menghilangkan nyawa 6 orang anak-anak muda Indonesia. Dengan kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang, insyaallah 6 orang syuhada anggota FPI ini," tambahnya.
(Baca juga : Diam-diam, Pentagon Siapkan Skenario Jika Trump Berlakukan Darurat Militer )
Politikus kelahiran 1 Juni 1971 ini mengungkapkan, masyarakat menginginkan agar dibentuk tim gabungan pencari fakta, agar perisitiwa ini ditangani oleh satu lembaga atau tim pencari fakta independen. Yang bisa transparan dan akuntabel di mata publik.
"Sekarang memang ditangani Komnas HAM, tentu sekarang kita berharap kepada Komnas HAM untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya, tanpa ada tekanan, tanpa ada intervensi, tetapi Komnas HAM bisa investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi," tutup Fadli Zon.
(maf)
Explore More