Pengamat Sebut Kebijakan Rapid Tes Antigen Tidak dengan Perencanaan Matang
Senin, 21 Desember 2020 - 15:43 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: Waspada Liburan! Nongkrong di Rest Area Bisa Dicokot Corona)
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah ini tidak melalui perencanaan matang. Kebijakan ini, menurutnya, memunculkan dugaan atau kecurigaan publik ada unsur bisnis di belakangnya.
"Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan ujung-ujungnya masyarakat yang dikorbankan. Mereka harus membayar dengan kocek dari kantong sendiri. Kalau ini kebijakan pemerintah, harusnya gratis," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Dosen Universitas Trisakti (Usakti) ini menerangkan kebijakan ini juga memunculkan sikap berbeda antara pemerintah pusat daerah. Misalnya, Walikota Bandung Oded M Danial menyatakan orang yang berkunjung ke Kota Kembang tidak perlu rapid tes.
"Tapi Gubernurnya membuat surat edaran bahwa yang mau ke Jawa Barat harus tes antigen . Akan tetapi, wali kotanya enggak mau. Beberapa juga enggak karena itu membebani masyarakat," pungkasnya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah ini tidak melalui perencanaan matang. Kebijakan ini, menurutnya, memunculkan dugaan atau kecurigaan publik ada unsur bisnis di belakangnya.
"Kebijakan ini terkesan dipaksakan dan ujung-ujungnya masyarakat yang dikorbankan. Mereka harus membayar dengan kocek dari kantong sendiri. Kalau ini kebijakan pemerintah, harusnya gratis," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (21/12/2020).
Dosen Universitas Trisakti (Usakti) ini menerangkan kebijakan ini juga memunculkan sikap berbeda antara pemerintah pusat daerah. Misalnya, Walikota Bandung Oded M Danial menyatakan orang yang berkunjung ke Kota Kembang tidak perlu rapid tes.
"Tapi Gubernurnya membuat surat edaran bahwa yang mau ke Jawa Barat harus tes antigen . Akan tetapi, wali kotanya enggak mau. Beberapa juga enggak karena itu membebani masyarakat," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
