Tutup Muktamar ke IX, Wapres Minta PPP Jadi Pelopor Moderasi Beragama

Minggu, 20 Desember 2020 - 17:18 WIB
loading...
Tutup Muktamar ke IX,...
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menjadi pelopor toleransi antarumat beragama serta moderasi beragama. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menutup Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara virtual, Minggu (20/12/2020). Dalam kesempatan itu, dia berpesan agar partai berlogo Kakbah tersebut tetap menjadi pelopor toleransi antarumat beragama serta moderasi beragama.

“Semoga PPP selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama, serta pada moderasi beragama yang ditunjukkan sebagai perwujudan dari Islam yang wasathiyyah,” ucap Ma’ruf. (Baca juga: Sulsel Solid Dukung Suharso jadi Ketum PPP dalam Muktamar IX di Makassa)

Ma’ruf menuturkan, hingga saat ini partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat Konstitusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem dan mekanisme demokrasi di Indonesia, figure yang mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan merupakan kader dan representasi partai politik. “Oleh karena itu kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesi Maju,” jelas Ma’ruf. (Baca juga: Suharso Manoarfa Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PPP)

Partai politik, lanjut dia, diharapkan menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah maupun rakyat. Kualitas dan efektifitas komunikasi tersebut akan sangat menentukan kualitas sekaligus akseptabilitas legislasi serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi. Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” tukasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sidang Gugatan PPP,...
Sidang Gugatan PPP, Ketua SC Mengaku Borong Kamar Hotel untuk Persidangan Muktamar
PN Jakpus Tolak Gugatan...
PN Jakpus Tolak Gugatan soal SK DPW PPP Jawa Barat, Kepengurusan UU-Agus Solihin Dinyatakan Sah
Bareskrim Dalami Laporan...
Bareskrim Dalami Laporan JK terhadap Rismon, Bukti Digital Dikumpulkan
Kuasa Hukum PPP Maluku...
Kuasa Hukum PPP Maluku Anggap Tim Sengketa Internal DPP Tak Punya Legitimasi Hukum
Kuasa Hukum DPP PPP:...
Kuasa Hukum DPP PPP: Jawaban Tergugat Diterima Hakim, Gugatan Balik atas Perkara Maluku Diajukan
Pengurus Daerah PPP...
Pengurus Daerah PPP Kembali Pertanyakan Peran yang Taj Yasin Lakukan untuk Partai
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
Buka Muscab Sumut, Mardiono...
Buka Muscab Sumut, Mardiono Ajak Kader PPP Bersatu Hadapi Agenda Politik
Rekomendasi
Mungkinkah Turki Serius...
Mungkinkah Turki Serius Hidupkan Kembali Kekuasaan Kekaisaran Ottoman untuk Membebaskan Yerusalem?
Kader PPP Segera Laporkan...
Kader PPP Segera Laporkan Taj Yasin, Agus Suparmanto, dan Thobahul Aftoni ke Polda Metro
Cover Musik Jadi Cara...
Cover Musik Jadi Cara Generasi Digital Menunjukkan Kreativitas
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved