MPR Minta Pemerintah Tutup Celah Komersialisasi Vaksin COVID-19

JAKARTA - Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 telah tersedia, meski hingga kini belum bisa difungsikan karena masih harus menunggu proses uji klinis untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Namun, ada kekhawatiran vaksin dikomersialisasikan karena kebutuhan publik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin tersebut, serta mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga pemerintah dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin COVID-19.

"MPR menyarankan kepada pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin COVID-19," katanya, Selasa (15/12/2020). ( )

Pihaknya mendorong pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas, maka dapat memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan. Vaksin diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut.

"Pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan pengujian vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan guna menguji keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin," katanya.

Bamsoet berpendapat pemerintah juga perlu menjelaskan perbedaan-perbedaan jenis vaksin COVID-19 yang akan diberikan karena sumber-sumber vaksin berbeda-beda. Dengan begitu, masyarakat tidak bingung dan tidak menimbulkan persepsi negatif dan klasifikasi bahwa vaksin yang satu lebih baik daripada jenis vaksin yang lainnya. ( )

"Kami juga minta masyarakat agar bersabar menunggu informasi dan perizinan vaksin lebih lanjut dari pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM. Jangan mempercayai dan tergiur ajakan pihak-pihak yang tidak jelas asal usulnya apabila diiming-imingi akan diberikan vaksin COVID-19," tuturnya.

MPR juga mendorong pemerintah mengambil kebijakan menggratiskan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun apabila tidak bisa, maka pemerintah harus menetapkan harga yang pasti dan sangat terjangkau bagi seluruh masyarakat yang diharuskan melakukan vaksin mandiri.

"Pemerintah wajib memastikan validitas data pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menyosialisasikannya kepada mereka, agar target pemberian vaksin tepat sasaran dan masyarakat tidak kebingungan bertanya-tanya, apakah dirinya mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis atau tidak," katanya.

Di sisi lain, kata Bamsoet, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan dalam program vaksinasi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan diantaranya penentuan prioritas, pilihan vaksin, pendataan, strategi mencegah pemalsuan identitas dan pemalsuan vaksin, serta tempat penyimpanan vaksin.