DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Sinovac China Jika Uji Klinis Tak Memadai
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan nasib vaksin jika tingkat efikasinya tidak memadai. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan nasib vaksin jika tingkat efikasinya tidak memadai. Hal itu diungkapkan Netty menyusul kabar bahwa 1.2 juta dosis vaksin Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air, hingga hari ini belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM.
"Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020). (Baca juga: Cerita Polisi Kawal Kedatangan Vaksin Sinovac dari Soetta hingga Biofarma)
Menurut Netty, dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya. Sebab, dia berpandangan bahwa setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. "Untuk itu, Pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujarnya. (Baca juga: Tenaga Kesehatan Jawa-Bali Sasaran Pertama Vaksinasi)
Sebagaimana diketahui, uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal Januari. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga menyampaikan, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta. Netty menyayangkan ketergesaan pemerintah mendatangkan vaksin sementara uji klinis belum selesai. “Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?" Tutur dia.
"Pihak Sinovac sendiri belum mengeluarkan data efikasinya. Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020). (Baca juga: Cerita Polisi Kawal Kedatangan Vaksin Sinovac dari Soetta hingga Biofarma)
Menurut Netty, dalam pengadaan vaksin, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya. Sebab, dia berpandangan bahwa setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. "Untuk itu, Pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujarnya. (Baca juga: Tenaga Kesehatan Jawa-Bali Sasaran Pertama Vaksinasi)
Sebagaimana diketahui, uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal Januari. Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan Covid-19.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini juga menyampaikan, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta. Netty menyayangkan ketergesaan pemerintah mendatangkan vaksin sementara uji klinis belum selesai. “Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?" Tutur dia.
(cip)
Lihat Juga :
