Selamatkan Keuangan Negara, Publik Sebut Kinerja Kejagung Memuaskan

JAKARTA - Alvara Research Center menggelar survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam satu tahun terakhir ini.

Dari sekian kebijakan Kejagung, ternyata kebijakan terkait penyelamatan keuangan negara oleh Bidang Pidana Khusus menjadi yang paling populer. Disusul kemudian kebijakan penerapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dan prioritas pencegahan dalam penanganan serta penindakan perkara korupsi dengan nilai kerugiannya besar. (Baca juga: Minta Tingkatkan Kepercayaan Publik, Jokowi: Kejaksaan Harus Bersih)

Founder & CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kejagung sebesar 63,6%. “Dengan tingkat kepuasan 63,6%, publik menilai kinerja Kejaksaan Agung dalam satu terakhir ini masuk dalam kategori cukup baik,“ ujar Hasanuddin Ali dalam keterangan tertulis, Senin (14/12/2020). (Baca juga: Jokowi ke Kejaksaan: Penegakkan Hukum Jangan Timbulkan Ketakutan)

Saat publik diminta untuk menilai tingkat kepuasan terhadap Kejagung dari beberapa aspek, Hasanuddin menjelaskan terdapat tiga aspek yang mendapat kepuasan tertinggi yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, pengawasan internal, dan reformasi birokrasi. "Selain itu publik juga mengapresiasi upaya penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam satu tahun terakhir," katanya.

Sebesar 67,9% responden meyatakan puas dengan upaya Kejagung dalam menyelamatkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi dalam satu terakhir. Dikatakan Hasanuddin, ada tiga prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh Kejagung yaitu penanganan tindak pidana korupsi, penyelamatan keuangan negara, dan pemulihan keuangan negara. “Apresiasi publik yang baik terhadap upaya penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi ini bisa menjadi modal yang baik bagi Kejaksaan Agung untuk semakin meningkatkan kinerja di aspek-aspek yang lain," tutur Hasanuddin. (Baca juga: Presiden Jokowi Minta Kejaksaan Perkuat Pengawasan Internal)

Selain itu publik juga haus akan informasi terkait berbagai kebijakan Kejagung dalam penegakan hukum di Indonesia. Hanya 51,8% responden yang menyatakan informasi tentang Kejagung cukup banyak. Di sisi lain, sebesar 92,2% responden menilai publik perlu mengetahui kinerja Kejagung. "Ini pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung ke depan agar publik mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung dalam upaya penegakan hukum di Indonesia," pungkas Hasanuddin Ali.

Riset ini menggunakan multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.201 responden di 10 kita besar di Indonesia, yakni Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar. Rentang margin of error sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Alvara Strategi Indonesia merupakan perusahaan riset yang merupakan anggota ESOMAR (Market Research Worldwide Organization), PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indoensia) dan PERPI (Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia).

Di bidang riset sosial, Alvara Strategi banyak membuat riset independen non-profit melalui Alvara Research Center yang telah mempublikasikan berbagai hasil survei seperti Aspirasi Politik Kelas Menengah Urban, Perilaku Generasi Millenials, Evaluasi Kinerja Pemerintahan, hingga Potret Perkembangan Muslim di Indonesia.