Yahya Zaini Minta Pemerintah Perbanyak Jumlah Penerima Vaksin Covid-19 Gratis
Jum'at, 11 Desember 2020 - 22:10 WIB
loading...
Yahya Zaini minta pemerintah perbanyak jumlah penerima vaksin Covid-19 gratis. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah mengubah skema pemberian vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Ia meminta agar jumlah penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah diperbanyak lagi.
Rencananya, jumlah penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah sebesar 30 persen dan 70 persen bersifat mandiri. "Pemerintah seharusnya justru mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak vaksin gratis untuk rakyat terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dengan memperbesar jumlah vaksin mandiri,” ujar Yahya melalui keterangan tertulisnya kepada MNC Media, Jumat (11/12/2020).
Hal tersebut dikatakan Yahya saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto beserta jajaran pemerintah lainnya pada Kamis 10 Desember 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan besarnya persentase penerima vaksin mandiri, Yahya menilai pemerintah tidak punya sensitivitas di tengah krisis ekonomi akibat virus corona .
"Di mana letak keadilan dan rasa empati kepada rakyat yang sekarang hidupnya sedang susah, kenapa harus menarik biaya vaksin kepada rakyat yang tidak mampu. Justru seharusnya yang 70 persen dibantu pemerintah secara gratis sedangkan 30 persen secara mandiri," tegasnya.
(Baca juga: Vaksin Sinovac Tinggal Uji Mutu ).
Lebih lanjut, Yahya menjelaskan, sekarang ini rakyat tidak mampu yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibantu pemerintah berjumlah sekitar 127,7 juta orang yang terdiri dari 96,6 juta dibiayai pemerintah pusat sementara 31,1 juta dibiayai oleh pemda.
Belum lagi ada sekitar 20 juta orang yang menjadi peserta Kelas III Mandiri yang menunggak iuran lantaran kesulitan untuk membayar. "Kalau vaksin yang digratiskan hanya untuk 32 juta orang berarti ada sekitar 95 juta orang miskin dan tidak mampu yang harus bayar sendiri atau masuk skema vaksin mandiri, dengan pola semacam ini program Covid-19 tidak akan tepat sasaran," jelas politikus Partai Golkar ini.
(Baca juga: Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah Positif COVID-19, Umumkan Lewat Rekaman Video ).
Yahya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, terdapat pula sekitar 37 persen masyarakat yang masih menolak untuk divaksinasi.
Rencananya, jumlah penerima vaksin program yang dibiayai pemerintah sebesar 30 persen dan 70 persen bersifat mandiri. "Pemerintah seharusnya justru mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperbanyak vaksin gratis untuk rakyat terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dengan memperbesar jumlah vaksin mandiri,” ujar Yahya melalui keterangan tertulisnya kepada MNC Media, Jumat (11/12/2020).
Hal tersebut dikatakan Yahya saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto beserta jajaran pemerintah lainnya pada Kamis 10 Desember 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan besarnya persentase penerima vaksin mandiri, Yahya menilai pemerintah tidak punya sensitivitas di tengah krisis ekonomi akibat virus corona .
"Di mana letak keadilan dan rasa empati kepada rakyat yang sekarang hidupnya sedang susah, kenapa harus menarik biaya vaksin kepada rakyat yang tidak mampu. Justru seharusnya yang 70 persen dibantu pemerintah secara gratis sedangkan 30 persen secara mandiri," tegasnya.
(Baca juga: Vaksin Sinovac Tinggal Uji Mutu ).
Lebih lanjut, Yahya menjelaskan, sekarang ini rakyat tidak mampu yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibantu pemerintah berjumlah sekitar 127,7 juta orang yang terdiri dari 96,6 juta dibiayai pemerintah pusat sementara 31,1 juta dibiayai oleh pemda.
Belum lagi ada sekitar 20 juta orang yang menjadi peserta Kelas III Mandiri yang menunggak iuran lantaran kesulitan untuk membayar. "Kalau vaksin yang digratiskan hanya untuk 32 juta orang berarti ada sekitar 95 juta orang miskin dan tidak mampu yang harus bayar sendiri atau masuk skema vaksin mandiri, dengan pola semacam ini program Covid-19 tidak akan tepat sasaran," jelas politikus Partai Golkar ini.
(Baca juga: Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah Positif COVID-19, Umumkan Lewat Rekaman Video ).
Yahya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, terdapat pula sekitar 37 persen masyarakat yang masih menolak untuk divaksinasi.
(zik)
Lihat Juga :
