Jelang Pilkada, Prokes Corona dan Daftar Pemilih Jadi Catatan Serius

JAKARTA - Jelang Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Komisi II DPR RI memberikan sejumlah catatan atas temuan di lapangan beradasarkan kunjungan spesifik (kunspek) ke beberapa daerah yang melaksanakan pilkada. Variabel penerapan protokol kesehatan ( prokes ) Covid-19 dan daftar pemilih menjadi catatan serius bagi Komisi II DPR.

(Baca juga: Jokowi Tunjuk Menko PMK Jadi Plt Mensos)

"Kita harus makin disiplin dengan protokol kesehatan, karena ini pertaruhan buat kita semua melaksanakan pilkada di 270 daerah. Baru pertama kali kita laksanakan pilkada di tengah Covid-19. Agar apa? Agar tidak menjadi klaster baru. Sebab pada saat hari H, nanti orang pada waktu yang sama kumpul semua di satu tempat, satu waktu, walau KPU membuat berbeda jam kedatangan. Tapi tetap saja gak mungkin disiplin tertib betul," kata anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).

"Kita juga tidak bisa menolak untuk orang datang di luar jam yang ditentukan. Yang penting jam 7 sampai jam 13.00, orang datang jam 12 pun masih diterima, asal tidak lebih jam 13.00," sambungnya.

(Baca juga: DPR Ingatkan Kesuksesan Pilkada Bergantung Penerapan Protokol Corona)

Zulfikar menyarankan, kalau perlu di 270 daerah Pilkada yang melibatkan 309 daerah dilakukan lagi operasi yustisi prokes Covid-19 seperti yang dilakukan DKI Jakarta untuk memastikan protokol kesehatan bisa ditegakkan pada hari H dan pasca hari H Pilkada. Apalagi, ada sinyalemen dari Ombudsman RI bahwa ada 22 KPU di kabupaten/kota masih belum lengkap APD-nya (alat pelindung diri).

"Saya ke Depok, salah satu APD berupa sarung tangan itu belum siap. Padahal itu salah satu porotokol keshatan yang harus disiapkan. Kalau ada 1 saja APD tidak lengkah, Bawaslu akan teriak. Karena bawaslu tugasnya menegakkan protokol kesehatan. Begitu juga thermogun itu," ungkapnya.

Menurut politikus Partai Golkar ini, pihaknya juga melihat masih adanya masalah pada hak pilih, karena masih banyak orang yang punya hak pilih, tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Ini terjadi lantaran data penduduk potensial pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum selesai, masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Makanya kita minta agar jangan sampai yang punya hak pilih tidak terdaftar dan dengan sengaja membuat orang yang punya hak pilih, tapi tidak bisa gunakan hak pilih," desaknya.

Zulfikar mengakui bahwa hak memilih itu merupakan hak, tapi juga menjadi kewajiban penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara untuk memastikan warga negara yang punya hak pilih masuk dalam daftar dan menyampaikan pilihannya. Kalau tidak dilaksanakan kewajiban itu, maka negara bisa terkena pidana.

"Makanya sampai dengan menjelang hari H, kita minta KPU jemput pemilih, Kemendagri terus lakukan perekaman. Karena dokumen yang diperlukan itu kan e-KTP. Suket (surat keterangan perekaman e-KRP) pun sudah gak bisa dipakai sebenarnya. Ini kan dari pemilu soal data jadi terus jadi persoalan. Mestinya kan itu di hulunya di Kemendagri kalau updatenya bagus makin bisa beri solusi," terang Zulfikar.

Legislator Dapil Jawa Timur III ini menambahkan, ini merupakan bentuk pengawasan DPR. Kunspek ini sudah dilakukan di 9 daerah yang melaksanakan Pilkada, dan terakhir kunspek di Depok, Tangerang Selatan, dan Karawang. Sejauh ini KPU dan Bawaslu udah siap, Komisi II hanya mengingatkan lagi soal protokol kesehatan Covid-19. Pihaknya ingin setiap item yang menunjang prokes Covid-19 ini tersedia sebelum 9 Desember.

"Kita juga minta penyelenggara, paslon, tim, partai, termasuk pemilh jangan lagi menggunakan praktik-praktik curang, kotor dalam pilkada. Kita butuh ruang publik dan demokrasi yang sehat. Demokrasi kita makin baik. Kemudian mohon penelengara ASN menjaga netaralitas," imbau Ketua DPP Partai Golkar ini.