Dua Tokoh Ini Dinilai Tak Terkait Kasus Jual Beli Tanah di Labuan Bajo

JAKARTA - Kuasa Hukum Ahli Waris Abdullah Tengku Daeng Malewa, Muhammad Achyar, membantah adanya pemeriksaan Gories Mere (GM) dan Karni Ilyas (KI) oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga berkaitan dengan perjanjian jual-beli tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

(Baca juga: Perpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme Dinilai Harus Segera Disahkan)

Dia menegaskan, informasi soal Gories Mere dan Karni Ilyas yang dijadwalkan diperiksa pada hari Rabu 2 Desember 2020 oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejati NTT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan total kerugian negara mencapai sebanyak Rp3 triliun, tidak benar.

Achyar selaku Kuasa Hukum Ahli Waris Abdullah Tengku Daeng Malewa tersebut membeberkan bahwa pada tahun 2017 Gories Mere (GM) dan Karni Ilyas (KI) pernah melakukan perjanjian jual-beli tanah dengan Ahli Waris Abdullah Tengku Daeng Malewa. Namun, perjanjian jual beli itu kemudian dibatalkan karena sampai tahun 2018 sertifikat hak milik tanah dimaksud tak kunjung diterbitkan.

(Baca juga: Ini yang Perlu Diketahui Saat Vaksin Datang)

"Belum tahu Pak Gories dan Pak Karni dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam hubungan apa dengan masalah tanah Pemda Manggarai Barat itu. Tapi mungkin berhubungan dengan pembelian bidang tanah lebih kurang 4.000 meter dari para ahli waris Daeng Malewa di tahun 2017. Pembeli beriktikad baik," terang Achyar, Jumat (4/12/2020).

Dia menegaskan, Gories Mere dan Karni Ilyas tidak memiliki tanah di Labuan Bajo, seperti yang diberitakan. Sebab, perjanjian jual beli itu sudah dibatalkan.

"Perjanjian jual beli itu telah batal, karena ternyata sampai Tahun 2018 tidak terbit sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut. Jadi, tidak ada tanah Pak GM dan Pak KI di lokasi tersebut," tegasnya.

"Yang ada itu tanah para ahli waris Daeng Malewa total luas kurang lebih 5 hektare yang telah dijual ke Pak David dan baru dibayar down payment. Belum bayar lunas. Akan dibayar lunas jika telah terbit sertifikat hak milik. Jadi, belum ada peralihan hak. Dan Pak David itu pembeli beriktikad baik," sambungnya.

Hal itu juga diamini oleh Kuasa Hukum H. Adam Djudje, Gabriel Mahal. Dia memastikan, Gories Mere dan Karni Ilyas sama sekali tidak ada kaitannya dengan klaim tanah, H Adam Djudje yang juga diklaim sebagai tanah Pemda itu.

"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan, H Adam Djudje, yang mengklaim punya hak milik di tanah Toro Lema Batu Kalo itu. H Adam Djudje, tidak pernah menjual tanah di Toro Lema Batu Kalo itu kepada Pak Gories Mere dan Pak Karni Ilyas,” ucap Gabriel Mahal.

Dia juga mendapat informasi bahwa tanah tersebut dijual oleh para ahli waris, Abdullah Tengku Daeng Malewa, kepada seseorang bernama David.

"Jadi, berdasarkan fakta-fakta itu, saya tidak melihat adanya relevansi pemanggilan, Pak Karni Ilyas dan Pak Gories Mere, sebagai saksi dalam masalah tanah Pemda Mabar yang diduga ada tindak pidana korupsi aset tanah Pemda Mabar tersebut," tegas Gabriel Mahal.

Gabriel Mahal pun memastikan, tidak ada pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Gories Mere, dalam kapasitasnya sebagai saksi, di Kejati NTT, pada Rabu 2 Desember 2020.

"Tidak ada pemeriksaan, Pak Karni Ilyas dan Pak Gories Mere, sebagai saksi di Kupang pada Rabu ini. Sebagai warga negara yang taat hukum, apapun alasan pemanggilan tersebut, Pak Karni Ilyas dan Pak Gories Mere, tetap penuhi panggilan sebagai saksi tersebut. Tetapi karena suasan Covid-19, apalagi Kupang dinyatakan sebagai zona hitam, beliau-beliau minta untuk diperiksa sebagai saksi di Jakarta, dan hal itu telah disetujui oleh Kejati NTT," pungkas Gabriel Mahal.